Tak Mau Persulit Prabowo, Bahlil Minta RUU EBET Segera Rampung

Mulyanto, yang juga anggota Panja RUU EBET, pesimistis RUU tersebut dapat diselesaikan tahun ini, karena relatif berjalan lambat dan alot, khususnya terkait dengan pasal power wheeling.

"Jangankan disahkan di tingkat Paripurna DPR RI, tahap pengambilan keputusan di tingkat I Pleno Komisi VII saja belum," kata Mulyanto beberapa waktu lalu.

Terkait substansi, menurut Mulyanto, Fraksi PKS sendiri menolak dimasukkannya aturan power wheeling dalam RUU EBET tersebut. Aturan tersebut membolehkan pihak pembangkit swasta untuk menjual listrik EBET yang diproduksinya secara langsung kepada masyarakat dengan menyewa jaringan transmisi/distribusi milik negara.

"Norma ini secara langsung akan mereduksi peran PLN," sebut Mulyanto.

Ia menegaskan penolakan ini soal prinsip, karena bertabrakan dengan norma yang telah ada. Pihak swasta tidak dapat menjual listrik yang diproduksinya secara langsung kepada masyarakat, sebab listrik dikuasai negara dan pengusahannya dilakukan oleh badan usaha milik negara/daerah.

PLN merupakan single buyer listrik dari pembangkit yang ada, sekaligus menjadi single seller listrik kepada para pengguna. Ini adalah prinsip monopoli negara atas sektor kelistrikan sebagai amanat konstitusi agar listrik tidak dikuasai orang per orang, yang akhirnya harganya ditentukan oleh mekanisme pasar.

"Menjadikan pihak swasta dapat menjual listrik yang diproduksinya secara langsung kepada masyarakat jelas-jelas adalah liberalisasi sektor kelistrikan," tegasnya.

Untuk diketahui, DIM Pemerintah terkait power wheeling dalam pasal 24A ayat (2) adalah pemenuhan kebutuhan konsumen akan penyediaan tenaga listrik yang bersumber dari Energi Baru/Energi Terbarukan.

Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang memprioritaskan Energi Baru/Energi Terbarukan dan dapat dilakukan dengan pemanfaatan bersama jaringan transmisi dan/atau jaringan distribusi melalui mekanisme sewa jaringan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.