Perdana Ikut Rapat, Sri Mulyani Perkenalkan Thomas Djiwandono ke Komisi XI DPR

Dia mengatakan, penghematan anggaran ini penting dilakukan Kementerian Keuangan. Apalagi banyak kementerian dan lembaga lain yang melihat efisiensi anggaran Kemenkeu.

"Karena kita selalu mengatakan semua K/L biasanya melihat Kemenkeu. Makanya kami memahami bahwa kami menjadi salah satu benchmark refference K/L yang lain. Maka kita bicara efisiensi disiplinnya harus dilakukan," jelas Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, Rabu (21/8/2024).

Dia mengatakan, efisiensi anggaran Kemenkeu berhasil berkat digitalisasi. Mulai dari penggunaan dokumen digital hingga tanda tangan elektronik.

"Berbagai simplifikasi digitalisasi dari proses bisnis ini menghasilkan efisiensi yang cukup signifikan, dan ini kami sampaikan waktu itu di dalam Komisi XI (DPR RI), Rp 2,21 triliun sendiri kita mendapatkan efisiensi," ujar dia.

Jika dibagi menurut tahun anggaran, efisiensi paling banyak dilakukan pada 2020 dengan Rp 1,12 triliun. Pada 2021 sebesar Rp 425,72 miliar, di 2022 sebesar Rp 435,40 miliar, serta 2023 sebesar Rp 232,32 miliar. Sri Mulyani mengatakan ada 11 titik yang melakukan efisinesi setiap tahunnya. Efisiensi itu dilakukan berkat digitalisasi.

"Kadang-kadang memang ya memang harus tetap proper. Nah kita lihat dalam hal ini ada 11 area yang kita memang terus melakukan efisiensi. Terutama dengan adanya teknologi digital," tuturnya.

"Seluruh naskah dari dokumen yang harus kita proses itu sudah digitalize. Kita juga mungkin termasuk K/L pertama yang meminta digital signature itu diakui dan itu termasuk dengan BSSN dan lainnya," ia menambahkan.

Dalam paparannya, Sri Mulyani menampilkan 11 titik efisiensi yang dilakukan. Pertama, efisiensi pegawai sebesar Rp 902,69 miliar. Kedua, pengendalian belanja birokrasi seperti perjalanan dinas dan konsinyering dengan efisiensi Rp 534,42 miliar.

Ketiga, pengadaan yang terpusat dengan efisiensi Rp 290 miliar. Keempat, optimalisasi anggaran penanganan pandemi dengan efisiensi Rp 173,83 miliar. Kelima, konsolidasi pengadaan laptop melalui e-katalog LKPP dan kebijakan TKDN dengan efisiensi Rp 140,83 miliar.

Keenam, ada digitalisasi proses bisnis dengan efisiensi Rp 92,85 miliar. Ketujuh, optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana, seperti ruang rapat dengan efisiensi Rp 35,27 miliar.

Kedelapan, prioritasi pembentukan tim dengan efisinesi Rp 15,35 miliar. Kesembilan, implementasi ruang kerja masa depan dengan efisiensi Rp 14,35 miliar.

Kesepuluh, pembayaran belanja pegawai terpusat dengan efisiensi Rp 9,46 miliar. Kesebelas standarisasi harga dan pemberian seminar yang selektif, dengan efisiensi Rp 4,44 miliar.

Sebelumnya, keputusan gaji PNS naik ada di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Meski begitu, pemerintah saat ini mengakui kalau anggarannya sudah dipersiapkan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah sudah menyiapkan anggaran untuk kenaikan gaji PNS di tahun 2025 mendatang. Porsi besarnya tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2025.

"Kalau mengenai penyesuaian gaji dan sebagainya itu APBN kita untuk 2025 sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan," kata Isa, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (17/8/2024).

Meski anggarannya sudah disiapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), peluang gaji PNS naik diputuskan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Tapi keputusannya sesuai komitmen pak Jokowi dam pak Prabowo itu diserahkan ke presiden baru. Jadi kapannya atau berapanya itu pak Prabowo," ujar Isa.

Anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu menyampaikan pemerintahan Jokowi mendukung adanya peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara.

"Yang jelas ya pemerintahan sekarang dan akan datang tetap berkomitmen untuk memelihara dan bahkan meningkatkan kesejahteraan aparatur negara mau sipil atau TNI/Polri," katanya.

"Nah yang penting adalah berbagai upaya tadi adalah utk meningkatkan produktifitas, integritas mereka dan sebagainya," Isa menambahkan.