Optimalisasi Gas Bumi: Momentum Emas Indonesia Genjot Pertumbuhan Ekonomi

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Wahyudi Anas, menekankan pentingnya kebijakan yang adil dan seimbang dalam pengelolaan energi gas bumi mulai dari hulu, midstream, hingga hilir. Ketiga sektor ini saling bergantung dan tidak dapat berdiri sendiri.

Menurut Wahyudi, infrastruktur gas bumi yang terus dikembangkan akan memastikan produksi gas dapat diserap dan tersalurkan kepada konsumen akhir, termasuk jaringan gas (Jargas), komersial, dan industri.

Untuk menciptakan iklim investasi yang positif, kebijakan harga gas harus sesuai dengan nilai keekonomian yang menjadi acuan.

Wahyudi juga menyarankan bahwa penetapan harga gas bumi di bawah nilai keekonomian dapat diimbangi dengan insentif yang wajar bagi investor atau badan usaha yang ditugaskan oleh pemerintah.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menekankan pentingnya regulasi yang menciptakan keseimbangan dari hulu hingga hilir untuk memaksimalkan potensi gas bumi.

Koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan keberhasilan komersialisasi gas bumi, terutama karena kebutuhan gas bumi di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dalam 10 tahun ke depan.

Di sektor midstream, Komaidi juga menggarisbawahi perlunya kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur distribusi gas bumi, yang akan memperlancar investasi di sektor hulu.

Menurut data Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), volume kebutuhan gas nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 5.353 MMSCFD pada tahun 2023 menjadi 11.339 MMSCFD pada tahun 2030, dan mencapai 25.869 MMSCFD pada tahun 2050. RUEN juga menetapkan porsi gas dalam bauran energi Indonesia meningkat dari 22% pada 2030 menjadi 24% pada 2050.

Pemanfaatan gas bumi sebagai bagian dari kebijakan energi bersih dan transisi energi menjadi fokus utama pemerintah Indonesia. Dengan demikian, momentum ini sangat penting untuk dimanfaatkan guna mencapai optimalisasi gas bumi di seluruh sektor.