Indonesia Punya 17 Sumber Hidrogen di Sumatera hingga Papua, Pertamina dan Hyundai Siap Garap

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) melakukan penandatanganan Memorandum of Coordination (MoC) dengan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

"Tujuan dari Memorandum Kerja Sama (MKS) ini adalah untuk membentuk kerangka kerja sama kelembagaan guna memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama bilateral di sektor energi, berdasarkan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan," jelas Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana usai penandatanganan.

Adapun bidang-bidang yang akan dikerjasamakan, antara lain terkait perumusan peta jalan transisi energi menuju emisi nol bersih dengan jalur transisi nasional masing-masing, pengembangan dan penyebaran energi terbarukan, efisiensi energi, dan teknologi energi bersih lainnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada hidrogen, amonia, daur ulang karbon, dan CCS/CCUS. 

Selanjutnya, ada pengembangan energi lain, termasuk minyak, gas, dan listrik sebagaimana mestinya untuk meningkatkan ketahanan energi. Lalu pengembangan kebijakan, sumber daya manusia, dan berbagi pengetahuan tentang transisi energi dan teknologi yang berkontribusi. 

Hingga mendukung upaya dalam forum multilateral untuk mempercepat kerja sama teknologi yang berkontribusi pada transisi energi yang realistis.

"Dengan MKS ini, diharapkan akan mendorong kerja sama antara entitas bisnis kedua negara, misalnya seperti promosi investasi energi, kegiatan bisnis, proyek bersama (termasuk studi kelayakan, proyek demonstrasi, pertukaran pakar, teknologi, sampel, dan peralatan), yang berkontribusi pada percepatan upaya transisi energi," imbuh Dadan.

Selain itu, untuk diskusi dan implementasi lebih lanjut dari berbagai isu yang berkaitan dengan sektor ini, kedua bisa membentuk Forum Energi yang dapat dilakukan secara berkala dan bisa digelar baik di Jepang maupun Indonesia. 

"Forum Energi akan melaporkan sesuai kebutuhan terkait pembahasan dan pelaksanaan kerja sama sehubungan dengan MKS ini kepada pertemuan tingkat menteri, termasuk dialog strategis tingkat menteri Indonesia-Jepang," pungkas Jepang. 

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto perkirakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) atau RUU EBET tidak dapat disahkan dalam masa sidang DPR periode sekarang. 

Mulyanto yang juga anggota Panja RUU EBET pesimistis RUU tersebut dapat diselesaikan tahun ini, karena relatif berjalan lambat dan alot, khususnya terkait dengan pasal power wheeling.

"Jangankan disahkan di tingkat Paripurna DPR RI, tahap pengambilan keputusan di tingkat I Pleno Komisi VII saja belum," kata Mulyanto dalam Seminar IRESS di Senayan, dikutip Minggu (4/8/2024).

Terkait substansi, menurut Mulyanto, Fraksi PKS sendiri menolak dimasukkannya aturan power wheeling dalam RUU EBET tersebut. Aturan tersebut membolehkan pihak pembangkit swasta untuk menjual listrik EBET yang diproduksinya secara langsung kepada masyarakat dengan menyewa jaringan transmisi/distribusi milik Negara.

"Norma ini secara langsung akan mereduksi peran PLN," ujar Mulyanto.