BPH Migas Raih Penghargaan JDIHN Awards 2024, Terbaik III Kategori Lembaga Non Struktural

Liputan6.com, Jakarta Komitmen Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat berbuah manis. BPH Migas berhasil meraih Penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) 2024 dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). 

BPH Migas terpilih sebagai Anggota JDIHN Terbaik III Kategori Lembaga Non Struktural. Penghargaan yang diberikan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham RI ini merupakan bentuk apresiasi atas pengelolaan dokumen dan informasi hukum berdasarkan penilaian kinerja Anggota JDIHN.

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. menyambut baik penghargaan JDIHN, sekaligus mengharapkan agar prestasi ini dapat menjadi motivasi BPH Migas untuk senantiasa memberikan informasi hukum secara lengkap dan mudah kepada masyarakat.

“Tentu BPH Migas sangat berbahagia. Penghargaan ini menunjukkan bahwa BPH Migas senantiasa berkomitmen memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses produk hukum. BPH Migas telah tertib dan taat serta disiplin memasukkan ke dalam portal JDIH Nasional,” ujar Alfon saat ditemui dalam acara Pertemuan Nasional pengelola JDIH Tahun 2024 di Jakarta, Kamis (22/8/2024).

Alfon juga menambahkan jika Badan Usaha, instansi, lembaga hingga masyarakat ingin mengetahui informasi dan produk hukum BPH Migas, dapat membaca dan mengunduhnya pada laman https://jdih.bphmigas.go.id. Selain itu, dapat datang langsung ke kantor BPH Migas dan berkonsultasi dengan tim BPH Migas di pusat layanan JDIH.

Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana pada saat membacakan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengatakan, tingkat literasi hukum masyarakat berkorelasi positif dengan kualitas hidup dan kemajuan suatu bangsa. Meningkatnya literasi hukum juga mewujudkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat.

“JDIHN merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan literasi hukum di masyarakat. JDIHN telah mengubah cara birokrasi pemerintah bekerja, dari berbasis konvensional atau manual menjadi berbasis internet yang dapat mempermudah akses penyebaran informasi hukum kepada masyarakat,” ujarnya.