Sukses

Menpan RB dan Badan Gizi Nasional Siapkan Skema Makan Siang Gratis

Menpan RB, Abdullah Azwar Anas menuturkan, pihaknya sedang berkoordinasi mengenai tata kelola hingga SDM terkait program seperti Makan Bergizi Gratis.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, memberi masukan kepada Badan Gizi Nasional untuk mendukung implementasi sejumlah program semisal Makan Bergizi Gratis. 

Dalam sebuah pertemuan singkat, Anas bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membahas skema program makan bergizi gratis atau makan siang gratis yang jadi cita-cita presiden terpilih, Prabowo Subianto.  Anas menilai, implementasi makan siang gratis harus didukung dengan tata kelola dan proses bisnis yang baik serta dikontrol dengan digital. Ia menuturkan, nantinya dengan program tersebut, ekonomi masyarakat juga akan berkembang lantaran bahan baku yang digunakan juga berasal dari petani lokal.

"Saya sedang koordinasi bagaimana tata kelolanya, SDM, dan lain-lain. Sungguh ini misi yang mulia, tentu perlu didorong dengan tata kelola dan eksekusi yang luar biasa," kata Anas dikutip dari keterangan resmi Kementerian PANRB, Senin (26/8/2024).

Anas juga memberi masukkan terkait pengelolaan SDM, dan skema dalam implementasi program makan makan gratis. Ia  mencontohkan bagaimana pelaksanaan program Rantang Kasih yang telah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. 

"Inovasi ini memberikan bantuan makanan kepada penduduk yang sebatang kara, lansia, dengan mengirim makanan gratis secara reguler," ujar Menpan RB Anas.

Mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu berharap agar ke depan program tersebut dapat berjalan dengan lancar, dengan didukung tata kelola yang baik. "Mudah-mudahan program makan bergizi di sekolah-sekolah ini akan bisa berjalan dengan baik. Tentu dengan tata kelola dan sistem yang disiapkan ini akan berjalan dengan lancar dengan baik," imbuhnya.

 

 

2 dari 4 halaman

Badan Gizi Nasional

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membentuk Badan Gizi Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83/2024 tentang Badan Gizi Nasional pada 15 Agustus 2024.

Melalui Perpres tersebut disebutkan bahwa sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional diberikan kepada peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum.

Selain itu juga untuk pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren, anak usia di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. 

3 dari 4 halaman

Ada Makan Bergizi Gratis, Badan Gizi Nasional Diminta Tak Hanya Perhatikan Asam Urat

Sebelumnya, Ketua Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman menilai, pembentukan Badan Gizi Nasional selaras dengan rencana presiden selanjutnya, Prabowo Subianto yang akan menginisiasi program Makan Bergizi Gratis.

Adhi berharap Badan Gizi Nasional nantinya bisa lebih memperhatikan suplai asupan-asupan makanan/minuman bergizi masyarakat.

"Artinya kualitas dari makanan minuman Indonesia sudah tidak hanya memperhatikan asam urat, tetapi harus bergizi," ujar Adhi di Jakarta, Senin (19/8/2024).

Ia menilai kehadiran Badan Gizi Nasional turut memberi sinyal positif bagi industri makanan dan minuman (mamin). Lantaran itu bisa mendorong pelaku industri mamin untuk berinovasi bagi pertumbuhan gizi masyarakat.

"Karena dengan pemenuhan gizi ini otomatis industri makanan minuman terus berinovasi mencari ingredients-ingredients yang bisa mendukung produk olahan jadi lebih bergizi lagi. Karena sudah ada badannya, kalau kita tidak mencapai target tentunya harus dievaluasi," pintanya.

"Makanya saya bilang, kontribusi pangan olahan ini sangat penting sekali di dalam pemenuhan gizi masyarakat. Bukan sekadar murah," tegas Adhi.

Apresiasi Pemerintah

Adhi lantas mengapresiasi pemerintah terkait pembentukan lembaga baru tersebut. Dengan adanya Badan Gizi Nasional, ia menyebut pemerintah sadar bahwa gizi itu sangat penting bagi masyarakat Indonesia.

"Ini tidak hanya sekadar kenyang. Jadi saya sangat berharap sekali kalau pemerintah sudah menyadari ini, tentunya dengan adanya Badan Gizi ini pemenuhan gizi akan menjadi perhatian pemerintah," tutut dia.

"Mudah-mudahan pembangunan sumber daya manusia akan semakin lebih baik, dan tingkat kesehatan masyarakat akan semakin baik," pungkas Adhi.

 

 

4 dari 4 halaman

Badan Gizi Nasional Jalankan Program Makan Bergizi Gratis Mulai Januari 2025

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Dia mengatakan, pihaknya akan mengeksekusi program makan bergizi gratis untuk anak sekolah dan para santri mulai Januari 2025.

"Badan Gizi Nasional ini kan sebetulnya dibentuk untuk melaksanakan program prioritasnya Pak Presiden terpilih. Tapi karena terkait dengan siklus anggaran, agar bisa dilaksanakan tahun 2025 dan dari Januari," ujar Dadan usai dilantik Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/8/2024).

Dadan Hindayana tak menampik, badan yang dipimpinnya memang dibentuk khusus untuk mengakomodir program yang sebelumnya dikenal dengan program makan siang gratis itu. Maka dari itu, pada sisa waktu sebelum program dieksekusi, semua persoalan teknis sudah siap dijalankan.

"Dalam nota keuangan kan sudah harus masuk anggarannya, dan itu sudah, saya ditunjuk sebagai kepalanya dan saya bertugas untuk menyiapkan segala sesuatunya agar Januari program makan bergizi gratis bisa dilaksanakan," jelas Dadan.

Akademisi dari IPB ini pun optimistis program makan bergizi gratis terlaksana. Tidak hanya bagi pelajar sekolah dan santri, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita demi memenuhi kebutuhan gizi mereka.

Dia pun berharap, pada Desember 2024 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah bisa diterima oleh lembaganya. Sehingga pada tanggal 2 Januari sudah bisa bergerak di seluruh Indonesia.

"Kami harapkan minggu pertama Desember itu sudah terima DIPA. Kalau sudah terima DIPA artinya 2 Januari (2025) program ini sudah bisa dilaksanakan," tandas Dadan.

 

Video Terkini