Sukses

Anggaran Pendidikan Baru Terserap 16%, DPR Beri Kritik Pedas

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie OFP mengkritisi realisasi anggaran pendidikan yang hanya terserap 16 persen dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

Liputan6.com, Jakarta Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dolfie OFP mengkritisi realisasi anggaran pendidikan yang hanya terserap 16 persen dari pagu Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023.

Dia mengatakan konstitusi telah mengamanatkan bahwa alokasi anggaran untuk sektor pendidikan yaitu sebesar 20 persen. Dia pun mempertanyakan hal tersebut karena nilai yang tak terealisasi yakni sebesar Rp111 triliun.

"Nilai 4 persen yang tidak terealisasi mencapai Rp111 triliun, yang seharusnya dapat digunakan untuk meringankan rakyat memperoleh layanan pendidikan di semua tingkatan, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi," kata Dolfie dikutip dari Antara, Selasa (27/8/2024).

Selain itu, dia menilai bahwa anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa kurang beruntung di sejumlah perguruan tinggi.

"Capaian realisasi pelaksanaan anggaran pendidikan yang hanya 16 persen telah menghilangkan hak konstitusional rakyat memperoleh pendidikan yang baik," katanya.

Sementara itu, Anggota Banggar DPR RI Ecky Awal Mucharam mengatakan serapan anggaran yang kurang maksimal bisa dimaknai sebagai pelanggaran konstitusi, sehingga dia pun meminta agar ke depannya serapan anggaran sektor pendidikan diperbaiki.

"Komitmen pemerintah hanya sebatas penganggaran agar mencapai 20 persen, sedangkan komitmen realisasinya masih belum. Hal ini dapat dianggap tidak sesuai konstitusi," kata Ecky.

2 dari 3 halaman

Sri Mulyani Targetkan Angka Pengangguran Turun di 2025

Sebelumnya, Pemerintah memperkirakan perekonomian Indonesia akan tumbuh di angka 5,2% pada tahun 2025 mendatang.

“Asumsi dasar ekonomi makro di 5,2% (untuk 2025),” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

“Memang dengan situasi (gejolak ekonomi global), kita harapkan dengan interest rate menurun akan ada momentum pertumbuhan, tetapi yang tidak pasti adalah fragmentasi dan geopolitik yang masih akan menimbulkan disruption (gangguan),” ujarnya.

Untuk inflasi, Sri Mulyani menyebut harga konsumen akan berada di kisaran 2,5% pada 2025, Suku Bunga SBN 10 Tahun 7,1%, dan Nilai Tukar Rupiah Rp16.100.

“Ini meskipun sekarang (Rupiah) sudah mencapai di bawah Rp16.000,” kata Menkeu.

Adapun Harga Minyak Mentah Indonesia (CPI) diperkirakan mencapai USD 82, lifting minyak 600 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.005 ribu barel per hari.

Target Angka Pengangguran

Selanjutnya, tingkat kemiskinan ditargetkan untuk turun di 7,0-8%, menghilangkan kemiskinan ekstrem, dan tingkat pengangguran terbuka 4,5-5,0%.

Kemudian indeks modal manusia 0,56%, dan nilai tukar petani 115-120.

 

3 dari 3 halaman

Jokowi Pamer Pertumbuhan Ekonomi RI di Sidang Tahunan MPR: Terjaga di Atas 5%

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji capaian kinerja ekonomi Indonesia selama tahun 2024, dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR-DPD RI pada Jumat (16/8).

Jokowi melihat, Indonesia merupakan satu dari sedikit negara yang mampu pulih lebih cepat, bahkan terus bertumbuh.

 "Pertumbuhan ekonomi kita terjaga di atas 5%, walau banyak negara tidak tumbuh, bahkan melambat. Wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku justru mampu tumbuh di atas 6% dan Maluku Utara mampu tumbuh di atas 20%," ujar Jokowi, dalam Sidang Tahunan MPR RI, dan Sidang Bersama DPR-DPD RI yang disiarkan pada Jumat (16/8/2024).

Inflasi juga terkendali di kisaran 2-3% saat banyak negara mengalami kenaikan yang luar biasa, bahkan ada yang mencapai lebih dari 200%. Angka kemiskinan ekstrem mampu kita turunkan dari sebelumnya 6,1% menjadi 0,8% di tahun 2024, lanjut Jokowi.

Pelajari Lebih Selain itu, Indonesia juga berhasil menekan angka stunting dari sebelumnya 37,2% menjadi 21,5% di tahun 2023, dan tingkat pengangguran berkurang dari sebelumnya 5,7% menjadi 4,8% di tahun 2024.

"Upaya perlindungan bagi masyarakat ekonomi bawah juga telah memberi manfaat luas bagi masyarakat. Rp. 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat selama 10 tahun ini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta peserta JKN per tahunnya, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh Indonesia," beber Jokowi.