Komisi XI DPR Bahas Laporan Keuangan 2023 LKPP hingga BPS, Ini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta Komisi XI DPR RI mengadakan rapat kerja bersama empat lembaga penting, yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat ini fokus membahas laporan keuangan tahun anggaran 2023 dari masing-masing lembaga tersebut.

Dalam rapat yang digelar, Komisi XI DPR menyampaikan beberapa poin penting terkait laporan keuangan empat lembaga tersebut. Pertama, DPR menerima penjelasan lengkap mengenai laporan keuangan dari LKPP, BPK, BPKP, dan BPS untuk tahun anggaran 2023. Kedua, Komisi XI memberikan apresiasi atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari keempat lembaga tersebut terhadap laporan keuangannya.

Selain itu, para pemimpin dari BPK, BPKP, LKPP, dan BPS diwajibkan untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik, BPK, dan Komisi XI DPR atas hasil pemeriksaan laporan keuangan. Laporan mengenai tindak lanjut tersebut juga harus disampaikan kepada Komisi XI DPR.

Penegasan Terkait Penggunaan Produk Dalam Negeri

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara, menegaskan pentingnya peningkatan kinerja LKPP dalam mendorong penggunaan produk dalam negeri. Ia menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa harus benar-benar mendukung industri lokal, bukan sekadar klaim yang menyamaratakan produk impor sebagai barang lokal. "Kami tegaskan, jangan sampai ada yang memanipulasi atas nama produk dalam negeri, padahal sebenarnya impor dari luar seperti China," ujar Amir.

Komisi XI juga menyoroti pentingnya peningkatan tata kelola di masing-masing lembaga. BPK diharapkan dapat memperkuat transparansi dan keberlanjutan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sementara itu, BPKP didorong untuk meningkatkan pengawasan pembangunan di berbagai tingkat, baik Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, maupun badan usaha. Pengawasan ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan negara, memastikan belanja yang efisien, dan memperkuat tata kelola pengawasan yang akuntabel.