Hore, Beli Rumah Bebas PPN Mulai 1 September 2024

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (Foto: ekon.go.id)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Indonesia akan meningkatkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan menambah kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk memperkuat daya beli masyarakat kelas menengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa pemerintah telah sepakat untuk meningkatkan insentif PPN DTP bagi sektor properti. Insentif yang semula sebesar 50 persen untuk semester II tahun 2024 akan ditingkatkan menjadi 100 persen hingga Desember 2024.

Selain itu, kuota target FLPP juga akan dinaikkan dari 166 ribu unit menjadi 200 ribu unit, efektif mulai 1 September 2024.

“Dengan diberlakukannya dua kebijakan ini mulai 1 September 2024, diharapkan akan meningkatkan kemampuan daya beli kelas menengah dan mendorong sektor konsumsi. Kita tahu bahwa sektor konsumsi dan perumahan memiliki efek pengganda yang sangat tinggi,” ujar Airlangga Hartarto dalam konferensi pers bertajuk ‘Peran dan Potensi Kelas Menengah Menuju Indonesia Emas 2045’ di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Airlangga menegaskan bahwa kedua program ini bertujuan untuk memperkuat masyarakat kelas menengah, yang dianggap sebagai motor utama perekonomian Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa kelas menengah adalah kelompok masyarakat dengan pola konsumsi di mana pengeluaran terbesar biasanya adalah untuk makanan dan minuman, diikuti oleh perumahan, kesehatan, pendidikan, hingga hiburan dan sektor jasa lainnya.

Saat ini, sektor perumahan menjadi pengeluaran terbesar kedua bagi masyarakat kelas menengah, sehingga kebijakan pemerintah di sektor ini sangat penting untuk mendukung mereka.

2 dari 3 halaman

Demi Kelas Menengah

20160908-Properti-Jakarta-AY — Sebuah maket perumahan di tampilkan di pameran properti di Jakarta, Kamis (8/9). Sepanjang semester I-2016, pertumbuhan KPR mencapai 8,0%, sehingga diperkirakan pertumbuhan KPR hingga semester I-2017 menjadi 11,7%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, juga menyatakan bahwa peningkatan insentif PPN dan subsidi perumahan ini akan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan kelas menengah di masa depan.

“Insentif PPN DTP ini sangat dirasakan manfaatnya oleh kelas menengah, dan dampaknya terhadap perekonomian cukup signifikan. Oleh karena itu, kita menambah jumlah unit rumah untuk FLPP dan memperpanjang insentif PPN DTP untuk properti,” jelas Susiwijono.

Ia menambahkan bahwa kedua kebijakan ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo pekan lalu dan saat ini sedang disiapkan aturan rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

3 dari 3 halaman

Disesuaian Program Prabowo

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, juga menyebutkan bahwa kuota rumah subsidi skema FLPP pada tahun 2025 akan disesuaikan dengan program presiden terpilih, Prabowo Subianto.

“Saya tidak ingat angkanya, tetapi kuota pasti akan lebih besar dari tahun sebelumnya, karena program Pak Prabowo (presiden terpilih) adalah menyediakan 3 juta rumah, jadi kita akan menyesuaikan kuota sesuai dengan itu,” ujar Menteri PUPR setelah Rapat Kerja Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (22/8/2024).

Basuki juga mengungkapkan bahwa kuota FLPP untuk tahun 2024 sebanyak 166 ribu unit rumah telah habis. “Saat ini, kami sudah melaporkan bahwa kuota tersebut sudah habis, dan kami meminta tambahan kuota untuk FLPP,” tambah Basuki.

Dipengaruhi Beragam Faktor, Daya Beli Masyarakat Menengah Menurun

Bagi masyarakat Pulau Jawa, tentu tidak asing dengan rasa kue klepon. Keberadaannya juga mudah ditemui. Bahkan terdapat satu desa berjuluk 'Kampung Klepon' di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, apabila sedang di Sidoarjo, sempatkan mampir ke Desa Bulang, Kecamatan Prambon. Jajaran pengusaha klepon binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mudah ditemukan di sepanjang jalan dengan harga relatif terjangkau. (FOTO: Dokumentasi BRI)

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pimpim pemusnahan barang hasil impor ilegal temuan dari Satuan Kerja (Satgas) di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin (19/8/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
PPN
Bisnis
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada setiap transaksi jual beli barang atau jasa.
Lihat Selengkapnya
PPN
Airlangga Hartarto
Pejabat
Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menteri Perindustrian
Lihat Selengkapnya
Airlangga Hartarto
Properti
rumah
PPN DTP