Kementerian Investasi dan Bank Indonesia Bersinergi, Ini 3 Tujuan Utamanya

Sebelumnya, Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bersinergi dalam hal perizinan terkait sektor keuangan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengapreasiasi penadatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai upaya memperkuat layanan ke Bank Sentralan antara mitra strategis dan pemangku kepentingan termasuk Kementerian Investasi/BKPM.

Rosan mengatakan, Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti sharing informasi terkait kebijakan investasi maupun moneter, serta koordinasi terkait indikator getting credit dalam kemudahan berusaha.

Hal ini juga didukung sinergi yang baik antara perwakilan Kementerian Investasi BKPM dengan perwakilan Bank Indonesia di luar negeri.

"Saya sangat senang dan mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman hari ini," kata Rosan dalam acara Central Banking Services Festival 2024 Bank Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Ia berharap nota kesepahaman ini dapat menjadi landasan untuk lebih meningkatkan hubungan baik kedua instansi dan menggali ruang lingkup kerja sama yang lebih luas. Antara lain sinergi perizinan terkait sektor keuangan, pengembangan proyek-proyek prioritas seperti hilirisasi dan energi baru terbarukan, kemitraan dalam bidang penanaman modal, serta pengembangan sumber daya manusia.

Kementerian Investasi BKPM yakin iklim investasi yang baik dan kondusif dapat dicapai melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder, khususnya Bank Indonesia. "Hal ini membuat kami optimis dapat mencapai target realisasi investasi yang terus meningkat sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045. Sayangnya, pembangunan manusia Indonesia saat ini masih belum merata. 

Hal itu diakui Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Fajar Usman. Dalam hal ini, data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jadi acuan. 

Fajar mengutarakan, pembangunan manusia yang masih timpang ini dilihat dari persebaran intensitas cahaya malam, buah pembangunan infrastruktur yang masih banyak berpusat di Pulau Jawa. 

"Meskipun capaian IPM Indonesia mengalami kemajuan, namun pembangunan manusia masih belum merata di setiap provinsi," ujar Fajar dalam acara Economist Gathering yang turut diselenggarakan INDEF secara virtual, Senin (29/7/2024).

"Hal ini dapat dilihat dari intensitas cahaya malam, juga terlihat pembangunan Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, dengan tingkat cahaya lebih terang dibanding pulau lainnya," dia menambahkan. 

Persoalan lainnya, kata Fajar, yang juga membuat pembangunan SDM belum merata yakni angka partisipasi penduduk pada sekolah formal masih cenderung rendah. 

"Beberapa hal yang menjadi tantangan sumber daya manusia Indonesia antara lain, masalah aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Aksesibilitas ini mencakup tingkat partisipasi yang masih rendah," imbuhnya. 

Sebaliknya, Fajar menyebut jumlah angkatan kerja periode 2021-2023 di Indonesia meningkat 5,39 persen atau sebanyak 7,56 juta orang. "Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia," ungkapnya. 

Adapun pada 2023, jumlah penduduk bekerja di Indonesia sekitar 140 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 8,8 juta orang atau sekitar 6,71 persen pada periode 2021-2023. 

Sementara jumlah pengangguran terbuka di Tanah Air terus menurun sebanyak 1,24 juta orang pada 2021-2023. Begitu pun dengan tingkat pengangguran terbuka turun sekitar 1,17 persen pada periode yang sama. "Ini menunjukan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perbaikan," kata Fajar. 

Sebelumnya, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2023-2024 mencapai angka 0.713 atau naik 0.008 poin dari IPM Indonesia di tahun sebelumnya. Dengan demikian, Indonesia naik peringkat dari urutan 114 ke 112.

Adapun hal ini tercatat dalam laporan baru yang dirilis Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Development Programme (UNDP). Namun, ada sejumlah catatan penting yang ditujukan bagi Indonesia.

Dijelaskan bahwa kenaikan IPM tersebut menunjukkan Indonesia berada di jalur yang tepat dalam pemulihan yang stabil menuju pencapaian tingkat IPM tertinggi sebelum pandemi 2019 yaitu 0,718. Namun, Indonesia disebut masih menghadapi tantangan dalam hal kesenjangan.

Dimana IPM Indonesia terkoreksi di angka 0.588 yang membuat adanya kemajuan pembangunan yang tidak merata. Hal ini menyebabkan adanya kelompok masyarakat miskin tertinggal, memperlebar ketimpangan, dan memicu polarisasi politik dalam skala global.

Kepala Program Pembangunan PBB Achim Steiner, mengatakan dalam laporan pembangunan manusia 2023-2024 yang berjudul 'Breaking the Gridlock: Reimagining Cooperation in a Polarized World', mengungkapkan tren yang mengkhawatirkan.

Kembali membaiknya IPM global juga mencerminkan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita, pendidikan, dan angka harapan hidup masih menyimpan situasi yang parsial, tidak lengkap, dan tidak merata.

Oleh sebab itu, meski IPM diproyeksikan mencapai rekor tertinggi pada 2023 setelah penurunan tajam pada 2020 dan 2021, masih memperlihatkan adanya kemajuan yang sangat tidak merata.

"Negara-negara maju mengalami tingkat pembangunan manusia yang mencapai rekor tertinggi, sementara setengah dari negara-negara berkembang justru alami kemunduran," kata Steiner dalam keterangan, diterima Kamis (21/3/2024).

Menurut Steiner, ketimpangan global diperparah oleh konsentrasi ekonomi yang signifikan. Dia menyebut, hampir 40 persen perdagangan barang global terkonsentrasi di tiga negara atau bahkan kurang dari itu.

"Meskipun masyarakat global kita sangat terhubung satu sama lain, namun masih belum optimal. Kita harus memanfaatkan saling ketergantungan dan kapasitas kita untuk mengatasi tantangan bersama dan tantangan eksistensial serta memastikan aspirasi masyarakat terpenuhi," kata dia.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa ada hambatan terhadap kemajuan aksi bersama internasional oleh munculnya 'paradoks demokrasi'. Lebih dari separuh responden survei global mendukung pemimpin yang mungkin melemahkan demokrasi dengan mengabaikan aturan-aturan dasar dalam proses demokrasi.

Namun, setengah dari masyarakat yang disurvei di seluruh dunia melaporkan tidak mempunyai kendali penuh atas kehidupan mereka. Hanya lebih dari dua pertiganya percaya mereka mempunyai pengaruh kecil terhadap keputusan pemerintah.

Selanjutnya, laporan ini juga menyoroti deglobalisasi tidak mungkin dilakukan dan tidak realistis dilakukan saat ini. Selain itu, ditemukan bahwa interdependensi ekonomi masih tinggi.

"Laporan ini menunjukkan bahwa tidak ada kawasan yang hampir mencapai kemandirian, karena semua negara tergantung pada impor dari negara lain sebesar 25 persen atau lebih untuk setidaknya satu jenis barang dan jasa utama," kata Steiner.

Lebih lanjut, laporan ini mengusulkan ada empat bidang yang harus segera ditindaklanjuti, antara lain:

1. Planetary public goods (untuk stabilitas iklim, saat kita menghadapi tantangan Antroposen yang belum pernah terjadi sebelumnya)

2. Global public goods (untuk pemerataan yang lebih luas dalam pemanfaatan teknologi baru untuk pembangunan manusia yang adil)

3. Adanya mekanisme keuangan baru dan diperluas, termasuk inovasi kerja sama internasional yang melengkapi bantuan kemanusiaan dan bantuan pembangunan tradisional untuk negara-negara berpenghasilan rendah

4. Pengurangan polarisasi politik melalui pendekatan tata kelola baru yang berfokus untuk menyuarakan pendapat masyarakat dalam diskusi dan mengatasi misinformasi.