Omzet Ritel Modern Sentuh Rp 700 Triliun, Penopangnya Kelas Menengah

Menko Airlangga menyampaikan juga, pendapatan mal itu ikut disumbang oleh kelompok masyarakat kelas menengah. Khusus Jakarta, dia mencatat banyak kelompok kelas menengah tersebut.

"Kenapa di Jakarta kuat, karena income per kapita di Jakarta sudah lewat Dari middle income trap, rata-rata pendapatan di Jakarta itu 20.000 dolar (AS) per tahun," katanya.

Banyaknya kelas menengah di Jakarta itu mendorong pertumbuhan jumlah mal. Dia bilang, jumlah mal di suatu wilayah bisa jadi cerminan pendapatan perkapita wilayah tersebut.

"Sebetulnya kalau kita monitor itu pertumbuhan ekonomi itu relatif kita bisa monitor, jenis retail apa yang ada di kota itu sudah bisa mencerminkan berapa level income per kapita," ujarnya.

"Berapa jumlah Alfamart, berapa jumlah Indomaret, berapa jumlah ace hardware, berapa jumlah rumah kita itu menjadi indikator-indikator ekonomi nasional. Berapa outlet daripada iBox itu juga menjadi indikator daya beli ritel kita," sambung Menko Airlangga.

Ketua Umum Himpunan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengeluarkan unek-uneknya terkait rencana pemerintah menaikkan tarif PPN 12 persen. Untuk diketahui, kenaikan tarif PPN ini sudah ditetapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan kemudian akan dijalankan oleh Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Budihardjo pun meminta pemerintah terpilih mendatang tidak menaikkan tarif PPN menjadi 12 persen. Hal ini karena akan sangat membebani pengusaha di tengah pelemahan daya beli masyarakat terutama kelas menengah.

"Hippindo akan terus bermitra dengan pemerintah jadi mitra yang aktif, menaikkan penjualan di dalam negeri, membantu menaikkan pajak dengan menaikkan omzet, omzetnya dinaikkan, bukan PPN-nya," ujar Budi dalam acara Indonesia Retail Summit di Swissotel Jakarta PIK Avenue, Rabu (28/8/2024)

Dia menjelaskan dampak kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam jangka menengah berpotensi untuk menurunkan daya beli masyarakat. Terutama untuk kelompok kelas menengah.

"Dampak nya sendiri memang tidak bersifat jangka pendek. Tapi dalam waktu jangka menengah itu ada pengaruh (kenaikan PPN 12 persen)," beber dia.

Pihaknya khawatir dampak kenaikan PPN ini akan membatasi konsumsi masyarakat untuk berbelanja di sektor ritel. Menyusul, adanya potensi penurunan daya beli akibat kenaikan PPN.

Untuk itu, dia meminta pemerintahan terpilih selanjutnya agar menunda kebijakan kenaikan PPN menjadi 12 persen. Jika terpaksa dinaikkan, dia berharap pemerintah memberikan insentif bagi kelas menengah.

"Kalau nggak bisa ditunda, tambahan 12 persen (PPN) itu bisa dikembalikan ke meningkatkan daya beli. Misalnya program kesehatan,atau program rakyat bawa untuk stimulus ekonomi dari uang tambahan itu," ungkap dia.

Di kesempatan yang sama, Menko Airlangga mengaku akan mempelajari usulan dari pelaku usaha tersebut. Namun, dia tidak bersedia menjawab apakah pemerintah akan menunda kenaikan PPN menjadi 12 persen di tahun depan.

"Nanti kita pelajari," singkat dia.