Transisi Energi Butuh Puluhan Ribu Tenaga Kerja, Solusi Tekan Pengangguran?

Pertama, mengidentifikasi keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk transisi energi serta merumuskan strategi yang terarah untuk mengembangkan keahlian, keterampilan dan kapasitas tenaga kerja terampil yang dibutuhkan dalam sektor energi bersih.

Kedua, meningkatkan anggaran untuk membangun fasilitas pelatihan, pendidikan dan sertifikasi teknologi energi bersih Ketiga, meningkatkan koordinasi antara pembuat kebijakan terkait transisi energi dan instansi yang bertanggung jawab pada penyiapan tenaga kerja dan ahli-ahli profesional, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sehingga secara aktif terlibat dalam pembahasan transisi energi untuk memastikan kesiapan sektor tenaga kerja menghadapi perubahan lanskap kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan.

Keempat, menyiapkan program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk pekerja dari sektor energi fosil agar dapat menguasai pekerjaan di sektor energi bersih dan dapat beralih di saat transisi energi mulai terjadi. Kelima, memfasilitasi peralihan pekerjaan untuk mengurangi potensi pengangguran akibat transisi energi dengan menggunakan kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah.

Widyaiswara Ahli Madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Khulaemi mengatakan pihaknya melakukan dua strategi peningkatan kualitas SDM yaitu pelatihan dan sertifikasi.

Misalnya saja pelatihan audit energi, yang mencakup bidang ketenagalistrikan, mekanik beserta bangunan. Pada tahun 2023, sekitar 189 orang auditor energi telah tersertifikasi. Selain itu, adanya program Patriot dan Gerilya, yang mengenalkan generasi muda terutama mahasiswa tingkat akhir, pada berbagai jenis energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan air.

“Saat ini terdapat empat program prioritas nasional Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) untuk tahun 2024 meliputi program diklat masyarakat untuk PLTS, PLTMH, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL) dan konversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik. Tidak hanya itu, kami tengah menyusun rencana program pelatihan masyarakat pada tahun anggaran 2025 serta mengembangkan program diklat bagi industri serta sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja di sektor energi terbarukan,” kata Ahmad. 

Adi Nuryanto, Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menuturkan, proses transisi energi membawa peluang besar sekaligus tantangan karena kesenjangan antara kebutuhan industri dan kurikulum pendidikan. Untuk itu, kolaborasi dengan industri menjadi sangat penting, mencakup program magang, penyusunan kurikulum bersama, pengajaran oleh praktisi industri, pembelajaran berbasis proyek, sertifikasi kompetensi, riset terapan, serta komitmen penyerapan tenaga kerja.

“Pendidikan vokasi juga harus mendapat pembaruan dari dunia industri agar tetap relevan. Saat ini, pendidikan vokasi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan melibatkan 508 mahasiswa dan 3.031 SMK dalam program terkait energi terbarukan. Namun, pendidikan vokasi masih memerlukan pendampingan dari Kementerian ESDM dan industri agar mahasiswa memiliki pengalaman praktik di industri dan pemahaman mendalam tentang proses bisnis di industri energi terbarukan,” tegas Adi.