LKPP Perkuat Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog di Surakarta

Hendi — Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi dorong pelaku usaha di Semarang manfaatkan E-katalog. Foto: Liputan6.com/ Felek Wahyu

Liputan6.com, Jakarta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI terus memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui pengembangan katalog elektronik (e-katalog). Sebagai bagian dari upaya ini, LKPP menggelar pelatihan "Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Sosialisasi Manajemen Akun PPN Pelaku Usaha" di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yulianto Prihhandoyo, menyatakan bahwa salah satu fokus utama LKPP adalah memberikan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal di Surakarta melalui platform belanja digital yang dikelola LKPP. Dengan katalog elektronik, produk-produk lokal dapat dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan kota-kota lainnya.

"Tujuan kami adalah memperkenalkan program digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Melalui e-katalog, kami membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produk mereka dapat diakses oleh berbagai instansi pemerintah, baik di Solo maupun di luar kota," jelas Yulianto pada Rabu (28/8/2024).

Transparansi

Selain mendukung pelaku usaha lokal, LKPP juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran belanja pemerintah, baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

Fitur-fitur di dalam e-katalog memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran, termasuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Solo.

"Kami menyediakan fitur yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran, termasuk belanja pemerintah di Solo," tambah Yulianto.

2 dari 2 halaman

Langkah Strategis

Kepala LKPP Hendrar Prihadi. (Dok. LKPP)

Pembina UMKM Jawa Tengah, Andi Susilo, turut menegaskan bahwa kolaborasi antara LKPP dan UMKM Jawa Tengah melalui e-katalog merupakan langkah strategis untuk membantu UMKM naik kelas. Dengan masuknya UMKM ke dalam e-katalog, produk-produk lokal dapat lebih mudah diakses oleh pemerintah daerah.

"Kami bekerja sama dengan LKPP agar UMKM di Jawa Tengah bisa lebih dikenal dan produknya dapat diakses oleh pemerintah daerah. Ini telah kami implementasikan di berbagai daerah seperti Wonosobo, Sragen, dan Banjarnegara," ungkap Andi.

Selain mendorong UMKM untuk bergabung ke e-katalog, Andi juga mengusulkan pembentukan klaster UMKM atau koperasi sebagai upaya untuk mengurangi persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha yang memproduksi barang serupa. Dengan pembentukan klaster, stabilitas harga dapat terjaga, seperti yang sudah diterapkan pada produk carica di Wonosobo.

"Dengan adanya klaster, kita bisa mengurangi persaingan dan menjaga stabilitas harga, seperti yang telah kami lakukan pada produk carica di Wonosobo," jelas Andi.

Dipengaruhi Beragam Faktor, Daya Beli Masyarakat Menengah Menurun