Kemenhub Gelar Mentoring Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing, Apa Hasilnya?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, khususnya Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), kembali melaksanakan mentoring untuk Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing atau Port State Control Officer (PSCO).

Kegiatan ini adalah yang ke-6 kalinya dan berlangsung di Hotel Swis-Belinn Kemayoran, Jakarta, pada Selasa (27/8).

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Jon Kenedi, dalam pembukaan acara tersebut menyampaikan bahwa peran PSCO sangat penting dalam menjaga reputasi dan eksistensi Pemerintah Indonesia dalam memastikan kelaiklautan dan keamanan kapal di wilayah Asia Pasifik dan dunia.

Menurut Jon Kenedi, para PSCO juga berkontribusi dalam mendukung Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal (Marine Inspector) untuk memeriksa kapal berbendera Indonesia yang akan berlayar ke luar negeri. Tugas ini penting untuk menghindari penahanan kapal di negara tujuan yang dapat mempengaruhi status kapal-kapal Indonesia di mata dunia.

“Kita patut berbangga, karena sesuai Laporan Tahunan (Annual Report) Tokyo MoU, Indonesia saat ini telah masuk dalam daftar putih (white list) Tokyo MoU. Ini adalah prestasi yang harus kita pertahankan, meskipun tugas ini tidak ringan,” ungkap Jon Kenedi, Kamis (29/8/2024).

Optimalisasi Kinerja

Kemenhub berharap melalui kegiatan ini, PSCO dapat semakin termotivasi dan profesional dalam menjalankan tugasnya, memastikan kapal asing yang beroperasi di pelabuhan Indonesia mematuhi prinsip keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.

Hal ini juga sekaligus membuktikan eksistensi Indonesia sebagai negara yang memiliki yurisdiksi di pelabuhan (port state).

Para PSCO diharapkan dapat selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.119 Tahun 2017 tentang Pejabat Pemeriksa Kelaiklautan dan Keamanan Kapal Asing, serta IMO Resolution A.1138(30) tentang Procedures for Port State Control. Pemerintah Indonesia juga telah menandatangani Perjanjian Bersama Port State Control di Asia Pasifik (Tokyo MoU) sejak tahun 1993.