Subsidi KRL Jabodetabek Bakal Berbasis NIK, YLKI: Kebijakan Absurd!

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Skema tarif hingga data acuan pun menjadi bagian yang masih dikaji.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyampaikan bahwa belum ada rencana kenaikan tarif dari KRL Jabodetabek. Dia juga masih akan mengkaji soal kemungkinan perubahan tarif jika subsidi berbasis pada NIK.

"Sampai saat ini kita belum ada rencana (kenaikan tarif KRL)," ucap Adita di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Selain dampak pada tarif, dia menyebut masih membahas terkait acuan data dari usulan skema subsidi tersebut.

"Ya, itu nanti kita lihat. Jelas basisnya NIK, nah NIK-nya ini nanti akan diambil dari sisi apanya, itu yang sebenarnya sedang kita bahas," katanya.

Skema subsidi public service obligation (PSO) ini kemungkinan merujuk pada dua pilihan data acuan. Yakni, NIK menurut data Kementerian Sosial atau NIK berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diketahui, data Kemensos lazimnya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Adita sendiri belum memastikan data mana yang akan menjadi acuan.

"Nah, itu juga salah satu masalahnya. Kita akan menggunakan data yang mana? Itu yang masih kita bahas," terangnya.

Menurutnya, pembahasan soal subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK ini belum masuk pada bahasan data acuan tadi. Artinya, wacana tersebut masih pada tahap awal.

"Belum sampai sana. Nanti harus dibahas lagi. Makanya tadi Pak Dirjen juga belum bisa menyampaikan banyak ya. Karena ini sangat tergantung dari data itu sendiri," tuturnya.