Wacana Subsidi KRL Jabodetabek Berbasis NIK, Kapan Berlaku?

Kini Naik Trasportasi Umum Diperbolehkan Tidak Mengenakan Masker — Penumpang menunggu kedatangan KRL Commuter Line di Stasiun Sudirman, Jakarta, Senin (12/6/2023). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Perhubungan mencatat alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 mengalami penurunan. Karena itu, diperlukan penyesuaian subsidi, termasuk untuk KRL Jabodetabek dan angkutan perintis.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyampaikan bahwa pihaknya masih mengkaji skema subsidi KRL Jabodetabek berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Skema subsidi KRL ini menjadi salah satu instrumen yang dihitung akibat penurunan anggaran.

"Masih dibahas, tapi tadi, jika mendengar teman-teman, memang di 2025 ada banyak penurunan alokasi APBN. Salah satunya, konsekuensinya adalah ada subsidi atau angkutan perintis yang harus disesuaikan," kata Adita di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Dia menambahkan, dengan adanya penyesuaian anggaran tersebut, dibutuhkan skema yang tepat untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran. Wacana awalnya adalah subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK.

"Makanya, ini sebenarnya selaras dengan rencana untuk tarif KRL berbasis NIK, agar tepat sasaran, karena memang keterbatasan dananya," jelasnya.

Adita mengungkapkan, wacana ini sudah dibahas sejak tahun lalu, namun belum bisa terlaksana. Setelah dibahas di Kemenhub, pihaknya akan bekerja sama dengan kementerian/lembaga sektor lain.

Dibahas Bersama KAI

Selanjutnya, pembahasan juga akan dilakukan bersama dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI melalui PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) sebagai operator.

"Tapi intinya, ini semua sudah dikaji dan dibahas. Sebenarnya, sudah sejak tahun lalu jadi wacana, tapi memang belum direalisasikan. Sekarang, kita sedang membahasnya, tentu juga lintas sektoral dan bersama operator," ujarnya.

Menurutnya, pendataan penumpang yang dilakukan oleh KAI Commuter sudah cukup baik. Dengan dasar itu, sistem yang sudah berjalan dinilai sebagai langkah awal untuk menjalankan skema subsidi KRL Jabodetabek.

"KAI sendiri sebenarnya sudah memiliki sistem yang baik. Pendataan penumpangnya juga sudah cukup baik. Jadi, mungkin itu bisa menjadi langkah awal," ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Tarif Berubah?

Polemik Impor 29 Unit Rangkaian KRL Bekas dari Jepang — Suasana Stasiun Kereta KRL di Stasiun Karet Sudirman, Jakarta, Selasa (2/5/2023). PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) terancam tidak dapat mengganti 10 unit rangkaian KRL Jabodetabek yang akan pensiun pada tahun 2023 dan 19 unit pada tahun 2024 dikarenakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak usulan PT KCI untuk mengimpor rangkaian kereta bekas dari Jepang serta meminta perseroan membeli produk dalam negeri. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Diberitakan sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Skema tarif dan data acuan masih dalam tahap kajian.

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek. Dia juga masih mengkaji kemungkinan perubahan tarif jika subsidi berbasis NIK diterapkan.

"Sampai saat ini, kita belum ada rencana (kenaikan tarif KRL)," ucap Adita di Kompleks Parlemen, Jakarta, dikutip Jumat (30/8/2024).

Selain dampak pada tarif, Adita menyebut pihaknya masih membahas terkait data acuan untuk skema subsidi tersebut.

"Ya, nanti kita lihat. Jelas basisnya NIK. Nah, NIK-nya ini nanti akan diambil dari sisi mana, itu yang sebenarnya sedang kita bahas," katanya.

3 dari 3 halaman

Data Acuan

FOTO: Kapasitas Penumpang KRL Jabodetabek Naik Jadi 80 Persen — Sejumlah penumpang naik kereta rel listrik (KRL) di Stasiun Manggarai, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Penambahan kapasitas penumpang KRL menjadi 80 persen dibuat menyesuaikan aturan terbaru Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dalam Negeri dengan Transportasi Perkeretaapian pada Masa Pandemi COVID-19. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Skema subsidi public service obligation (PSO) ini kemungkinan merujuk pada dua pilihan data acuan, yakni NIK berdasarkan data Kementerian Sosial atau NIK berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.

Seperti diketahui, data dari Kemensos biasanya digunakan untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Namun, Adita belum memastikan data mana yang akan dijadikan acuan.

"Itu juga salah satu masalahnya. Kita akan menggunakan data yang mana, itu yang masih kita bahas," terangnya.

Menurutnya, pembahasan subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK ini belum masuk pada pembahasan data acuan. Artinya, wacana tersebut masih berada pada tahap awal.

"Belum sampai sana. Nanti harus dibahas lagi. Makanya, tadi Pak Dirjen juga belum bisa menyampaikan banyak ya, karena ini sangat tergantung pada data itu sendiri," tutupnya.

Tuntut Potongan Tarif 20%, Pengemudi Ojol Turun ke Jalan

Aktivitas jual beli bahan pangan di pasar tradisional di Jakarta, Jumat (23/8/2024). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Bagi masyarakat Pulau Jawa, tentu tidak asing dengan rasa kue klepon. Keberadaannya juga mudah ditemui. Bahkan terdapat satu desa berjuluk 'Kampung Klepon' di Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, apabila sedang di Sidoarjo, sempatkan mampir ke Desa Bulang, Kecamatan Prambon. Jajaran pengusaha klepon binaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan mudah ditemukan di sepanjang jalan dengan harga relatif terjangkau. (FOTO: Dokumentasi BRI)

apbn
Sistem Operasi
APBN adalah singkatan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
Lihat Selengkapnya
apbn
kemenhub
Pejabat
Kemenhub adalah singkatan dari Kementerian Perhubungan, yang merupakan salah satu kementerian di Indonesia.
Lihat Selengkapnya
kemenhub
krl
subsidi krl
Anggaran APBN
NIK
KRL Jabodetabek