Pegawai Indofarma Menangis di DPR: Tak Mampu Beli Beras Meski Cuma Seliter

Diberitakan sebelumnya, Direktur Utama Holding BUMN Farmasi PT Bio Farma (Persero), Shadiq Akasya, mengungkapkan beberapa potensi kecurangan yang terjadi di PT Indofarma Tbk (INAF) yang membuat perusahaan tersebut ambruk. Salah satu kecurangan tersebut adalah utang pinjaman online (pinjol) sebesar Rp 1,26 miliar.

Shadiq mengatakan, terdapat 10 dosa alias potensi kecurangan yang tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kecurangan ini terjadi di Indofarma dan anak perusahaannya, Indofarma Global Medika (IGM).

"Dalam rangka transparansi, kami ingin menyampaikan bahwa BPK telah menemukan beberapa temuan, berikut rinciannya," ujar Shadiq dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, dikutip pada Jumat (21/6/2024).

Adapun 10 temuan dosa yang dilakukan oleh Indofarma yang menunjukkan indikasi kecurangan. Sebenarnya, LHP BPK mengumpulkan total 18 temuan tetapi yang mengindikasikan potensi fraud terdapat 10 kecurangan. Beberapa temuan tersebut adalah:

1. Indikasi kerugian IGM sebesar Rp 157,33 miliar atas transaksi unit bisnis FMCG.
2. Terdapat indikasi kerugian IGM sebesar Rp 35,07 miliar atas Penempatan dan Pencairan Deposito Beserta Bunga atas nama pribadi pada Kopnus.
3. Indikasi kerugian IGM sebesar Rp 38,06 miliar atas Penggadaian Deposito Beserta Bunga pada Bank Oke.
4. Indikasi kerugian IGM sebesar Rp 18 miliar atas pengembalian uang muka dari MMU yang tidak masuk ke rekening IGM.
5. Pengeluaran dana dan pembebanan biaya tanpa adanya transaksi yang berindikasi merugikan IGM sebesar Rp 24,35 miliar.
6. Kerja sama distribusi TeleCGT dengan PT ZTI tanpa perencanaan yang memadai juga berindikasi merugikan IGM, dengan nilai Rp 4,5 miliar atas pembayaran yang melebihi nilai invoice, dan berpotensi merugikan IGM sebesar Rp 10,43 miliar atas stok TeleCGT yang tidak dapat terjual.
7. "Temuan ketujuh adalah pinjaman melalui fintech sebesar Rp 1,26 miliar," ucap Shadiq.
8. Kegiatan usaha masker tanpa perencanaan yang memadai berindikasi fraud sebesar Rp 2,6 miliar atas penurunan nilai persediaan masker berpotensi kerugian Rp 60,24 miliar atas piutang macet PT Promedik dan senilai Rp 13,11 miliar atas sisa persediaan masker.
9. Pembelian dan penjualan rapid test panbio PT IGM tanpa perencanaan memadai berindikasi fraud dan berpotensi kerugian senilai Rp 56,70 miliar atas piutang macet PT Promedik.
10. Pembelian dan penjualan PCR Kit Covid-19 tahun 2020/2021 tanpa perencanaan yang memadai berindikasi fraud serta berpotensi kerugian senilai Rp 5,98 miliar atas piutang macet PT Promedik dan senilai Rp 9,17 miliar atas tidak terjualnya PCR Kit Covid-19 yang kedaluarsa.

Menteri BUMN Erick Thohir tengah menyoroti kasusu indikasi penyelewengan atau fraud yang terjadi lingkup BUMN Farmasi. Termasuk dugaan yang terjadi di PT Indofarma Tbk.

Diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengantongi 10 dugaan fraud yang terjadi di Indofarma dan anak usahanya. Ini membuat perusahaan merugi dalam beberapa waktu terakhir.

Erick Thohir menegaskan tak segan untuk menindak oknum yang melakukan kecurangan. Ini merujuk juga pada pihak yang membuat Indofarma merugi.

"Sama kan, bersama BPK kita sudah lakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan (Kejaksaan Agung). Ya, kasus fraud, ya fraud. Ya, korupsi kita tangkap gitu," tegas Erick, ditemui di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Selain bicara menindak oknum tadi, Erick juga ingin ada langkah penyehatan di tubuh BUMN farmasi itu. Termasuk menyelesaikan jika ada utang pihak lain di Indofarma.

"Tetapi bagaimana Indofarmanya sendiri harus kita bisa kelola dengan baik, Ya, kita harus lakukan penyelamatan, termasuk tentu hutang vendor, dengan macam-macam yang kita harus selesaikan," jelasnya.

Erick menerangkan banyak strategi yang bisa dilakukan untuk menyehatkan perusahaan itu. Menyangkut temuan kecurangan, Erick menegaskan pihaknya lebih dulu menemukan indikasi tersebut.

Selanjutnya, BPK ikut terjun dan menemukan adanya 18 poin. Dimana, 10 poin diantaranya terindikasi fraud.

"Ya kan begini, kalau masalah oknum kan bisa terjadi di manapun. Kalau dibilang (Kementerian) BUMN tidak mempelajari, justru (Kementerian) BUMN yang nemuin. BUMN yang melakukan investigasi audit, baru kita laporkan ke BPK, BPK juga periksa lagi, ya baru terjadi (temuan lanjutan)," tutur Menteri BUMN.