Kepala LKPP Lantik 7 Pejabat Fungsional, Ini Daftarnya

Kepala LKPP Hendrar Prihadi saat menerima pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU). (Istimewa) — Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melantik tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan LKPP. (Istimewa)

Liputan6.com, Jakarta Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi melantik tujuh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan fungsional di lingkungan LKPP pada Jumat (30/8/ 2024) di Gedung LKPP.

Dalam sambutannya, Hendrar Prihadi yang akrab dipanggil Hendi menyampaikan tiga pesan sederhana namun mendalam bagi para pejabat yang baru dilantik.

E-Katalog LKPP Versi A6 Rilis Bulan Depan

Dalam sambutannya, Hendi menekankan pentingnya tiga prinsip dasar dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. “Pertama, syukuri, niatkan jabatan baru sebagai ladang ibadah. Bekerja dengan sebaik-baiknya, jaga amanah sebagai bentuk tanggung jawab dan integritas yang tinggi,” ujar Hendi.

Ia juga menekankan pentingnya mencintai pekerjaan. “Kedua, cintai pekerjaan Anda. Berikan seluruh sumber daya diri, waktu, tenaga, dan pikiran, layaknya orang yang sedang jatuh cinta. Rasa cinta ini akan mendorong Anda untuk bekerja lebih dari yang diharapkan.,” tambahnya.

Terakhir, Hendi menyampaikan agar para pejabat fungsional yang baru dilantik senantiasa memaknai jabatan sebagai tantangan baru. “Ketiga, maknai jabatan ini sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kapasitas diri. Teruslah belajar, beradaptasi, dan bersikap terbuka terhadap perubahan,” pesannya.

Hendi berharap bahwa ketiga pesan tersebut dapat menjadi pedoman bagi para pejabat fungsional yang baru dilantik dalam meningkatkan kinerja dan integritas di lingkungan LKPP. Ia berpesan agar peserta yang dilantik dapat terus melakukan upaya untuk memperbanyak ilmu dan wawasan.

Pelantikan ini diharapkan dapat membawa angin segar dan semangat baru dalam upaya LKPP untuk terus meningkatkan kualitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa di seluruh Indonesia (awh).

Daftar Pegawai yang dilantik:

Muhamad Yusuf Chandra Nugraha sebagai Auditor Ahli Muda, Inspektorat
Rahmah Febrina sebagai Auditor Ahli Pertama, Inspektorat
Carolina Maria Anggreini sebagai Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Yogie Prastiyans sebagai Analis Hukum Ahli Pertama, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia
Alina Mahardhika Puspa sebagai Manggala Informatika Ahli Pertama, Direktorat Sistem Pengadaan Digital
Chyntia Felicia Manda Yemima Situmorang sebagai Penata Laksana Barang Terampil, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
Deddy Andrianto sebagai Penata Laksana Barang Terampil, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum

2 dari 3 halaman

LKPP Perkuat Digitalisasi Pengadaan Barang dan Jasa melalui E-Katalog di Surakarta

Hendi — Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi dorong pelaku usaha di Semarang manfaatkan E-katalog. Foto: Liputan6.com/ Felek Wahyu

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) RI terus memperkuat digitalisasi pengadaan barang dan jasa melalui pengembangan katalog elektronik (e-katalog). Sebagai bagian dari upaya ini, LKPP menggelar pelatihan "Diseminasi Kebijakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik dan Sosialisasi Manajemen Akun PPN Pelaku Usaha" di Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Direktur Pasar Digital Pengadaan LKPP, Yulianto Prihhandoyo, menyatakan bahwa salah satu fokus utama LKPP adalah memberikan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha lokal di Surakarta melalui platform belanja digital yang dikelola LKPP. Dengan katalog elektronik, produk-produk lokal dapat dibeli oleh dinas-dinas di Solo dan kota-kota lainnya.

"Tujuan kami adalah memperkenalkan program digitalisasi pengadaan barang dan jasa. Melalui e-katalog, kami membantu pelaku usaha lokal di Surakarta agar produk mereka dapat diakses oleh berbagai instansi pemerintah, baik di Solo maupun di luar kota," jelas Yulianto pada Rabu (28/8/2024).

TransparansiSelain mendukung pelaku usaha lokal, LKPP juga berkomitmen untuk meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran belanja pemerintah, baik yang berasal dari APBN maupun APBD.

Fitur-fitur di dalam e-katalog memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran, termasuk belanja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Solo.

"Kami menyediakan fitur yang memungkinkan masyarakat untuk memantau penggunaan anggaran, termasuk belanja pemerintah di Solo," tambah Yulianto.

3 dari 3 halaman

Langkah Strategis

Kepala LKPP Hendrar Prihadi. (Dok. LKPP)

Pembina UMKM Jawa Tengah, Andi Susilo, turut menegaskan bahwa kolaborasi antara LKPP dan UMKM Jawa Tengah melalui e-katalog merupakan langkah strategis untuk membantu UMKM naik kelas. Dengan masuknya UMKM ke dalam e-katalog, produk-produk lokal dapat lebih mudah diakses oleh pemerintah daerah.

"Kami bekerja sama dengan LKPP agar UMKM di Jawa Tengah bisa lebih dikenal dan produknya dapat diakses oleh pemerintah daerah. Ini telah kami implementasikan di berbagai daerah seperti Wonosobo, Sragen, dan Banjarnegara," ungkap Andi.

Selain mendorong UMKM untuk bergabung ke e-katalog, Andi juga mengusulkan pembentukan klaster UMKM atau koperasi sebagai upaya untuk mengurangi persaingan tidak sehat di antara pelaku usaha yang memproduksi barang serupa. Dengan pembentukan klaster, stabilitas harga dapat terjaga, seperti yang sudah diterapkan pada produk carica di Wonosobo.

"Dengan adanya klaster, kita bisa mengurangi persaingan dan menjaga stabilitas harga, seperti yang telah kami lakukan pada produk carica di Wonosobo," jelas Andi.

LKPP
Organisasi
LKPP merupakan singkatan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lihat Selengkapnya
LKPP
PNS
Organisasi
PNS merupakan kependekan dari Pegawai Negeri Sipil.
Lihat Selengkapnya
PNS
Pejabat Fungsional
Pengadaan Barang dan Jasa
pejabat