Tugas Angkutan Penyeberangan Pindah Tangan, Menhub Diminta Kuatkan Aturan

Sehingga, Agus mendorong Menhub segera mengeluarkan peraturan menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan, agar perpindahan tugas angkutan penyeberangan dari Ditjen Perhubungan Darat ke Perhubungan Laut lebih mulus. 

"Bentuknya harus Peraturan Menteri Perhubungan. Karena kalau enggak jadi sifatnya internal, banyak pertentangan, nanti pak Menhub yang pusing. Jadi, saya mohon kepada pak Menhub segera keluarkan Peraturan Menteri, segera," pintanya. 

"Karena itu pemindahan kewenangan dari dua direktorat jenderal yang berbeda, pasti akan banyak perdebatan. Jadi segera keluarkan Peraturan Menteri," kata Agus.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta tambahan anggaran sebesar Rp 7,68 triliun untuk 2025, tahun depan. Dia menuturkan, ada banyak prioritas pembangunan sektor transportasi ke depan.

Menhub Budi mengatakan, Pagu Anggaran Tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dia memahami ini terjadi hampir di seluruh Kementerian dan Lembaga. Namun, masih banyak terdapat kegiatan prioritas dan mendasar yang belum bisa terakomodasi di dalam pagu anggaran tersebut.

“Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kami menyampaikan permohonan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional untuk kegiatan prioritas yang belum terakomodir di dalam Pagu Anggaran TA 2025 sebesar Rp.7,68 Triliun,” kata Menhub Budi saat Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (30/8/2024).

Dia mengatakan, usulan itu telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Suharso Monoarfa.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tertanggal 19 Juli 2024, Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 24,76 Triliun. Sedangkan pada tahun 2024 alokasi anggaran Kementerian Perhubungan sebesar Rp 38,6 Triliun, dan mengalami rekomposisi sehingga pagu efektifnya sebesar Rp. 43,47 Triliun.

Dia mengungkap, tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 yaitu Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, yang diwujudkan melalui tiga arah kebijakan prioritas pembangunan. 

"Untuk mendukung tema tersebut Kementerian Perhubungan akan senantiasa berupaya mewujudkan melalui 3 poin utama tersebut yaitu SDM berkualitas, infrastruktur berkualitas, dan ekonomi inklusif dan berkelanjutan,” sebutnya.

Adapun untuk APBN Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024, Menhub menyampaikan, realisasi anggaran per 21 Agustus 2024 adalah sebesar Rp22,58 triliun atau telah mencapai 51,95%Rincian realisasi anggaran tersebut, yakni untuk belanja pegawai 74,04 persen, belanja barang 50,84 persen, dan belanja modal 48,48 persen. Untuk realisasi penarikan dana mencapai Rp 22,58 triliun, melampaui target bulan Agustus 2024 sebesar Rp 22,57 triliun. 

"Angka ini masih sesuai dengan target yang kami tetapkan di awal. Kami optimis, dalam prognosa nanti kita akan mencapai 96 persen," ucap Menhub.

Turut hadir dalam rapat ini Sekretaris Jenderal Perhubungan Novie Riyanto, Inspektur Jenderal Arif Toha, Dirjen Perhubungan Darat Risyapudin Nursin, Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Dirjen Perhubungan Udara Maria Kristi Endah, dan Kepala Badan Kebijakan Transportasi Robby Kurniawan.