KKP Gagalkan 24 Kali Penyelundupan Benur, Segini Nilainya

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan 2 juta penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur di Indonesia pada hingga Agustus 2024 dengan potensi nilai ekonomi sebesar Rp278,6 miliar.

Hal itu disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/9/2024). Menteri KKP mengatakan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum yang telah menggagalkan penyelundupan sebanyak 24 kali di 11 lokasi.

"Melalui sinergi ini KKP berhasil menggagalkan penyelundupan dengan total 2 juta BBL dengan nilai Rp278,6 miliar," kata Menteri KKP.

Selain itu, upaya yang sama KKP telah berhasil menyelamatkan penyelundupan 16.000 ekor BBL. Kemudian di perairan pulau panjang Kepulauan Riau berhasil diselamatkan 80 box benih bening lobsterdengan jumlah 795.000 ekor lobster yang terdiri dari 783.000 jenis lobster pasir dan 12.300 jenis lobster mutiara.

Selanjutnya, Kata Menteri KKP, pihaknya juga menggagalkan penyelundupan BBL sebanyak 20 ribu ekor. Adapun modus penyelundupan BBL yang sering terjadi yakni pengepul BBL, menggunakan koper, menggunakan mobil berganti-ganti.

Minta Tambahan Anggaran

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengusulkan tambahan anggaran untuk 2025. Besaran anggaran mencapai Rp6,16 triliun.

"Kami memohon dukungan Ketua, wakil ketua, dan anggota komisi IV DPR RI terhadap usulan tambahan anggaran KKP tersebut," kata Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa, 3 September 2024.

Usulan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tujuh program, di antaranya, pertama pembangunan perikanan budidaya yang terintegrasi hulu - hilir berbasis ekonomi biru untuk mencapai swasembada pangan serta industri yang berkelanjutan dan penyediaan pangan bergizi Rp1,98 triliun.

Kedua, untuk pengembangan penangkapan ikan terukur yang terintegrasi hulu-hilir untuk mendukung sumber daya alam dan industri maritim Rp565 miliar.

2 dari 4 halaman

Program KKP Lainnya

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Pemerintah akan membangun infrastruktur teknologi canggih untuk mengawasi pelaksanaan pembatasan penangkapan ikan. Dok KKP

Ketiga, untuk sistem logistik, sistem rantai dingin dan peguatan jaminan mutu untuk mendukung hiliriasai dan industrialisasi perikanan Rp696,6 miliar.

Keempat, untuk operasi Pengawasan dan Perawatan Armada PSDKP untuk Pemberantasan IUU Fishing serta penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) untuk mendukung Ekonomi Biru Rp 1,01 triliun.

Kelima, untuk penataan Ruang Laut, Perluasan Kawasan Konservasi, dan Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil untuk Menjamin Keberlanjutan Stok Ikan, Kesehatan Laut dan Kelestarian Lingkungan Hidup Rp896 miliar.

Keenam, untuk program pembangunan Kampung Nelayan/Budidaya Modern untuk Peningkatan Produktivitas Masyarakat, pemerataan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan serta Menciptakan Lapangan Pekerjaan Rp660 miliar. Ketujuh, untuk program peningkatan Kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) Kelautan dan Perikanan untuk Mendukung Hilirisasi dan Industrialisasi Rp353,1 miliar.

3 dari 4 halaman

Siasat Super Buat Tangkap Cuan dari Benih dan Budidaya Lobster

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kerja sama perikanan dengan Vietnam. Kerja sama ini dinilai membawa prospek cerah pada pengembangan budidaya lobster. (Istimewa)

Sebelumnya, kasus penyelundupan benih bening lobster sepertinya tidak pernah selesai. Kasus ilegal ini terus berlangsung dan tak pernah usai hingga hari ini.

Linimasa media acapkali menampilkan pengungkapan kasus-kasus tersebut. Siasat demi siasat dilakukan para oknum penyelundup untuk membawa benih bening lobster (BBL) ke luar negeri. Cuan yang menjanjikan jadi alasan tindakan buruk itu terus berlarut.

Terbaru, Kementerian kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menggagalkan upaya penyelundupan benih bening lobster sebanyak 795.500 ekor atau senilai Rp 90 miliar di Batam, Kepulauan Riau (Kepri). Rinciannya, 783.200 lobster pasir dan 12.300 lobster mutiara yang disimpan di dalam 80 box.

Aksi penyelundupan yang terus terjadi ini ternyata membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono resah. Dia mencatat, triliunan rupiah melenggang dengan santainya ke luar negeri karena penyelundupan benih lobster ini.

"Triliunan rupiah harta bangsa ini melayang ke negara lain, tanpa kita mendapatkan satu perak pun. Angkanya tidak kurang dari 500 juta bibit setiap tahun yang melayang, saya gelisah segelisah gelisahnya," ucap Trenggono, pada medio Juni 2024.

4 dari 4 halaman

Langkah Lain

Pada kesempatan lain, Menteri Trenggono menemukan sebuah fakta baru. Banyak benih bening lobster (BBL) dikirim ke Vietnam secara ilegal. Vietnam sendiri menjadi satu negara pemasok lobster ke pasar dunia.

Lagi-lagi keresahan itu semakin menjadi. Pasalnya, lobster dari Indonesia singgah di Singapura dan Malaysia baru kemudian masuk ke Vietnam. Ya, tentunya melalui jalur yang tak resmi.

"Kalau benar-benar itu kita tutup, Vietnam pasti berhenti total karena ga ada lagi BBL yang masuk ke sana. Tapi nyatanya ada terus dan jumlahnya besar, dan waktu saya tanya, pakai kaos biasa, yang terjadi begitu, di kampung-kampung di tunjukin lagi udah gede, dikemas," terangnya.

Trenggono tak patah arang. Dia menyiasati maraknya penyelundupan BBL itu dengan mengambil langkah kerja sama. Pertanyaannya, apakah negara bisa mendapatkan keuntungan?

Itu langsung dijawab tuntas olehnya. Sakti Wahyu Trenggono menengaskan, kerja sama dengan Vietnam bisa dijalin dan menemukan win-win solution. Pertama, Vietnam bisa mendapatkan pasokan benih lobster lewat ekspor secara resmi. Kedua, Indonesia diuntungkan dengan pengembangan budidaya dari investor asal Vietnam, termasuk dengan pungutan ke kas negara.

"Kalau kita ga mampu lakuin kayak gitu yang terjadi ya mesti harus kerja sama, kolaborasi. Itulah yang kemudian saya bisa diterima oleh menteri MARD di sana kemudian kita bicara, lalu menteri MARD juga datang ke Indonesia menindaklanjuti sampai hari ini," urainya.