Menteri Teten Ingin Data Tunggal UMKM Bisa Diintegrasikan dengan SLIK OJK hingga Pinjol

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki meminta pemerintah daerah aktif melakukan pendataan UMKM di wilayahnya. Data ini dinilai penting sebagai basis pengembangan yang tepat sasaran.

Soal data tadi, Kemenkop UKM telah menyiapkan Sistem Informasi Data Tunggal Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SIDT-KUMKM) yang dimulai sejak 2021.

Melalui SIDT-KUMKM ini diharapkan akurasi data sebaran dan karakteristik koperasi dan UMKM nasional dapat termonitor secara berkala sehingga memudahkan stakeholder terkait dalam menyusun program lanjutan yang sesuai kebutuhan.

"Kita ingin ke depan program pengembangan UMKM tepat sasaran menggunakan data atau berbasis data," kata Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki dalam sambutannya pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemanfaatan Data KUMKM di Bali, dikutip dari keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Dia turut meminta pemda yang membidangi koperasi dan UMKM untuk melakukan pendataan secara berkala. Dengan demikian, para pejabat daerah bisa melihat langsung kondisi UMKM di lapangan.

"Gunakan data yang sudah ada ini untuk menyusun perencanaan program yang lebih presisi. Lalu Bapak Ibu perlu sering turun ke lapangan untuk mendengarkan, melihat KUMKM mana yang berpotensi untuk dipush dan mana UMKM yang bersifat survival," tegas Teten.

Dia mengatakan UMKM membutuhkan pendampingan dan pembinaan agar bisa naik kelas. Harapannya, struktur perekonomian nasional bisa berubah mengingat sektor UMKM masih didominasi skala mikro.

"Jadi dengan basis data yang lebih lengkap kita bisa membangun industri berbasis UMKM terutama yang bisa mengolah sumber daya yang kita miliki misalnya di sektor perkebunan, pertanian, atau perikanan untuk memproduksi produk setengah jadi atau barang jadi yang bisa masuk pasar global," kata Teten.

Menteri Teten Masduki turut membeberkan pengembangan pendataan UMKM dalam SIDT-KUMKM. Dilihat menurut lapangan usaha, sektor perdagangan besar dan eceran sebanyak 7,17 juta UMKM atau 53,53 persen.

Diikuti oleh lapangan usaha penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar 18,79 persen, industri pengolahan sebesar 16,08 persen, dan selebihnya 11,59 persen merupakan lapangan usaha lainnya.

Sedangkan dari sisi sebaran UMKM menunjukkan 73,50 persen terkonsentrasi di Kawasan Barat Indonesia (Pulau Sumatera dan Jawa). Sebanyak 6,19 juta UMKM berlokasi di Pulau Jawa atau 46,20 persen dan 3,6 juta UMKM berlokasi di Pulau Sumatera atau sebesar 27,30 persen.

Selebihnya berada di Kawasan Timur Indonesia dengan jumlah UMKM terbanyak di Pulau Sulawesi sebanyak 11,66 persen.