Baru 40 Ribu UMKM Miliki Sertifikat Halal di Indonesia

KemenkopUKM menggelar acara “Roadshow #kitahalalin2024” berupa sosialisasi dan fasilitasi pendampingan sertifikat halal bagi 1.000 usaha mikro (dok: humas)

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) mencatat capaian penerbitan sertifikat halal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah lebih dari 40 ribu sertifikat.

"Secara keseluruhan, kami telah menyosialisasikan dan memberikan pendampingan halal kepada 15 ribu pelaku usaha mikro dengan capaian penerbitan sertifikat halal sebanyak lebih dari 40 ribu sertifikat," kata Deputi Bidang Usaha Mikro KemenkopUKM Yulius dalam keterangan resminya, Rabu (4/9/2024).

Adapun dalam rangka mempercepat sertifikasi halal UMKM, KemenkopUKM menggelar acara “Roadshow #kitahalalin2024” berupa sosialisasi dan fasilitasi pendampingan sertifikat halal bagi 1.000 usaha mikro yang merupakan rangkaian dari program Transformasi Formal Usaha Mikro (Transfumi) 2024.

Acara Roadshow #kitahalalin2024 tersebut telah buka secara resmi oleh Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin di Provinsi Banten.

Kegiatan seperti ini telah dilaksanakan di 15 wilayah yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banyuwangi, Jembrana, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Trenggalek, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, NTB, Surakarta dan Sukoharjo, serta Kota Salatiga.

"Provinsi Banten menjadi wilayah penutup dari seluruh rangkaian roadshow di tahun 2024. Dan kita bersinergi dengan BPJPH, Pemerintah Daerah Provinsi Banten, KDEKS Banten, serta para mitra perbankan," ujar Yulius.

2 dari 2 halaman

Jadi Momentum Bersama

Halal Park Senayan — Pengunjung melihat produk UMKM dari Rumah Kreatif BUMN (RKB) binaan BNI saat Launching Halal Park di Senayan Jakarta, Selasa (16/4). Halal Park yang akan bertransformasi menjadi Halal Distrik didesain menjadi ekosistem bagi pelaku industri gaya hidup halal di Tanah Air. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Yulius berharap, kegiatan Roadshow Kita Halalin 2024 ini, bisa menjadi sebuah momentum bersama untuk memperkokoh sinergi lintas pemangku kepentingan. Tujuannya, agar target percepatan sertifikasi halal dapat dicapai tepat waktu.

Menurut Yulius, kebijakan penundaan Wajib Halal merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK.

"Selain itu, dengan penundaan ini, pelaku UMK diberi kesempatan untuk mengurus dan mengajukan sertifikasi halal sampai Oktober 2026,” kata Yulius.

Lebih lanjut, melalui program sinergi Roadshow #Kitahalalin2024, Yulius juga berharap dapat mengakselerasi percepatan realisasi fasilitasi halal bagi usaha mikro dan mendukung program Wajib Halal Oktober 2026.

Pemerintah Bakal Terbitkan Aturan Baru Penggunaan BBM Subsidi

Pengunjung mencari informasi tentang produk yang ditampilkan dalam pameran Indonesia Energy and Engineering (IEE) Energy Week Series 2024 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (30/8/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Mereka berasal dari berbagai aplikasi itu bergabung dalam Koalisi Ojol Nasional. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sertifikat Halal
Bisnis
Sertifikat Halal adalah sebuah tanda atau kepastian terkait kehalalan suatu produk.
Lihat Selengkapnya
Sertifikat Halal
Halal
Produk
Halal dalam bahasa Arab artinya diperbolehkan.
Lihat Selengkapnya
Halal
UMKM
Bisnis
Usaha mikro kecil menengah atau (UMKM) adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi.
Lihat Selengkapnya
UMKM