UMKM Bisa Kirim Produk ke Luar Negeri dengan Biaya Terjangkau, Ini Caranya

Liputan6.com, Jakarta Indonesia mengalami perkembangan pesat dalam ekosistem bisnis online maupun UMKM, yang berdampak positif bagi perkembangan bisnis jasa pengiriman atau logistik. Kondisi pasar global yang makin terbuka, juga memberikan peluang yang sangat besar bagi para pelaku bisnis untuk melakukan pengiriman barang ke luar negeri, seiring dengan strategi ekspansi yang tidak hanya terfokus di dalam negeri saja.

“Hambatan geografis yang selama ini sering menjadi momok, bisa diatasi dengan memilih mitra terpercaya yang bisa diandalkan. Dan NCS ingin memanfaatkan peluang ini bersama para pelaku bisnis di Indonesia,” ujar Direktur Utama PT. Nusantara Card Semesta (NCS) Reni Sitawati Siregar dikutip Rabu (4/9/2024).

Apalagi, Pemerintah juga sedang mendorong peningkatan angka aktivitas ekspor dari para pelaku UMKM. Sebagai tulang punggung ekonomi nasional, kontribusi UMKM terhadap ekspor secara keseluruhan masih rendah, menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), kontribusi UMKM terhadap ekspor nasional baru sebesar 15,7 persen pada tahun 2023 lalu, dan tahun ini ditargetkan bisa mencapai 17 persen.

“Kami ingin mengambil peran penting dalam penyediaan layanan pengiriman internasional yang mumpuni dengan harga yang kompetitif,” jelas Reni.

"Hanya pengirim perorangan, mahalnya biaya ongkir ini juga dikeluhkan oleh para pelaku UMKM, karena terkadang ongkos kirimnya bisa lebih mahal dari harga barang itu sendiri,” tambah Reni.

Mengambil momen HUT RI ke 79, sekaligus kado bagi para pelanggan nya, NCS memberikan penawaran menarik untuk pengiriman barang ke tiga negara di Asia, yakni Tiongkok atau Cina, Hongkong dan Taiwan, berupa Diskon Ongkir hingga 45%.

“Jadi pelanggan NCS, utamanya ritel, ga usah banyak mikir, mereka bisa langsung kirim barang ke Tiongkok, Hongkong atau Taiwan, door to door, dengan harga ekonomis mulai 114ribu per kg. Promo ini bisa digunakan sampai 31 Desember 2024, oleh pelanggan perorangan dan UMKM,” terang Reni lagi.

2 dari 4 halaman

Negara Tujuan Ekspor

Neraca Perdagangan RI — Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/10/2021). Surplus ini didapatkan dari ekspor September 2021 yang mencapai US$20,60 miliar dan impor September 2021 yang tercatat senilai US$16,23 miliar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dipilihnya ketiga negara tersebut didasarkan beberapa pertimbangan, antara lain dari data BPS per Juni 2024, Tiongkok adalah salah satu dari tiga negara tujuan ekspor nonmigas Indonesia terbesar, selain Amerika Serikat dan India.

“Sementara Hongkong dan Taiwan, dari data BP2MI untuk periode Juli 2024 adalah dua negara dengan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar, dengan lebih dari 15ribu orang disana, atau sekitar 70% dari seluruh penempatan,” ujar Reni.

Pangsa pasar yang besar ini diharapkan mampu menjadi salah satu penggerak produktivitas ekspor Indonesia. “Dan bagi NCS, tentunya kami ikut bangga dapat berkontribusi secara nyata dalam mengembangkan UMKM hingga ke pasar global,” ucap Reni.

Dan sebagai bagian dari komitmen untuk selalu memberikan solusi inovatif, pengiriman cepat, aman dan akurat, NCS tetap melayani pelanggan yang ingin melakukan pengiriman barang ke belahan dunia lainnya.

3 dari 4 halaman

Siap-siap, Kemendag Mau Sisir Barang Impor Ilegal di Pasaran

Neraca Perdagangan RI Alami Surplus — Petugas beraktivitas di area bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/10/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mengalami surplus US$ 4,37 miliar karena ekspor lebih besar dari nilai impornya. (Liputan6.com/Angga

Kementerian Perdagangan (Kemendag) segera menelusuri peredaran barang impor ilegal di pasaran. Langkah penelusuran itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan memang berencana untuk melakukan riset peredaran barang impor ilegal di pasaran. Harapannya, akan terpetakan titik-titik penjualan barang tersebut.

"Itu akan melihat persentasenya, berapa banyak sih sebetulnya barang impor ilegal dan legal itu yang dijual di pasaran," ungkap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Moga Simatupang, ditemui usai Indonesia Retail Summit 2024, di PIK, Jakarta, Rabu (28/8/2024).

Dia mengatakan, rencana tersebut baru dibahas di internal Kemendag. Namun, dalam waktu dekat akan dibahas bersama pemangku kepentingan terkait.

Dia mengatakan, proses bahasan dan penelusuran itu akan dilakukan sebelum Oktober 2024. Artinya, pelaksanaannya dilakukan sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser.

"Dan tadi pagi baru dibahas internal di Kemendag dan mungkin dalam waktu dekat dengan stakeholder lainnya. Sebelum Oktober mudah-mudahan," tuturnya.

4 dari 4 halaman

Cari Aktor Importir Ilegal

Sementara itu, Moga menyampaikan fokus yang dibahas masih pada sebaran barang impor ilegal. Namun, soal aktor dibalik tindakan ilegal itu akan ditelusuri lebih lanjut.

"Sejauh ini baru persentase ya mengenai sumbernya, aktornya nanti akan didalami lebih lanjut," ucapnya.

Terkait penelusuran aktor importir ilegal itu, Moga bilang kewenangannya berada di Badan Kebijakan Perdagangan (BKPerdag).

"Itu kan kebetulan timnya bukan saya, dari BK Perdag," pungkasnya.