Cadangan Devisa Indonesia Melesat Jadi USD 150,2 Miliar, Ini Faktornya

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bersinergi dalam hal perizinan terkait sektor keuangan.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo meyakini, nota kesepahaman ini sangat strategis dalam memperkuat sinergi dan koordinasi antara kedua lembaga dalam meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Secara khusus, nota kesepahaman ini mencakup banyak hal penting dalam memperkuat sinergitas kedua lembaga itu. Pertama adalah koordinasi di dalam pelaksanaan kebijakan investasi serta kebijakan-kebijakan makroekonomi, moneter, dan makrobudisial baik di tingkat nasional maupun di daerah.

"Semuanya sangat penting untuk memperkuat persepsi positif terhadap ekonomi Indonesia," kata Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam acara Central Banking Services Festival 2024 Bank Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Kedua, koordinasi di dalam kedua lembaga dalam pelaksanaan promosi investasi baik di tingkat global, nasional maupun di daerah. Ketiga, koordinasi dan kerja sama kedua lembaga dalam perizinan sektor keuangan dan juga kebijakan investasi lainnya guna memperkuat iklim investasi, iklim usaha, dan daya saing ekonomi Indonesia.

Kemudian yang tidak kalah pentingnya, nota kesepahaman ini juga akan memperkuat pemanfaatan data dan informasi serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia dalam mendukung tugas, fungsi, dan wewenang kedua lembaga.

"Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih atas kepimpinan kuat Pak Rosan, Menteri Investasi, dan seluruh jajaran BKPM. Demikian juga seluruh Dewan Gubernur Pimpinan dan Pegawai Bank Rusa baik di tingkat pusat maupun juga 46 kantor-kantor perwakilan di seluruh Indonesia dan 6 kantor-kantor perwakilan Bank Indonesia di luar negeri," pungkasnya.

Sebelumnya, Bank Indonesia menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk bersinergi dalam hal perizinan terkait sektor keuangan.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani mengapreasiasi penadatanganan nota kesepahaman tersebut sebagai upaya memperkuat layanan ke Bank Sentralan antara mitra strategis dan pemangku kepentingan termasuk Kementerian Investasi/BKPM.

Rosan mengatakan, Kementerian Investasi BKPM telah menjalin kerjasama yang baik dengan Bank Indonesia dalam bentuk kegiatan promosi bersama yang dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti sharing informasi terkait kebijakan investasi maupun moneter, serta koordinasi terkait indikator getting credit dalam kemudahan berusaha.

Hal ini juga didukung sinergi yang baik antara perwakilan Kementerian Investasi BKPM dengan perwakilan Bank Indonesia di luar negeri.

"Saya sangat senang dan mengapresiasi penandatanganan nota kesepahaman hari ini," kata Rosan dalam acara Central Banking Services Festival 2024 Bank Indonesia, Rabu (28/8/2024).

Ia berharap nota kesepahaman ini dapat menjadi landasan untuk lebih meningkatkan hubungan baik kedua instansi dan menggali ruang lingkup kerja sama yang lebih luas. Antara lain sinergi perizinan terkait sektor keuangan, pengembangan proyek-proyek prioritas seperti hilirisasi dan energi baru terbarukan, kemitraan dalam bidang penanaman modal, serta pengembangan sumber daya manusia.

Kementerian Investasi BKPM yakin iklim investasi yang baik dan kondusif dapat dicapai melalui kolaborasi dengan berbagai stakeholder, khususnya Bank Indonesia. "Hal ini membuat kami optimis dapat mencapai target realisasi investasi yang terus meningkat sehingga berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) dalam mengejar cita-cita Indonesia Emas 2045. Sayangnya, pembangunan manusia Indonesia saat ini masih belum merata. 

Hal itu diakui Direktur Kerja Sama Regional dan Multilateral Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Fajar Usman. Dalam hal ini, data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) jadi acuan. 

Fajar mengutarakan, pembangunan manusia yang masih timpang ini dilihat dari persebaran intensitas cahaya malam, buah pembangunan infrastruktur yang masih banyak berpusat di Pulau Jawa. 

"Meskipun capaian IPM Indonesia mengalami kemajuan, namun pembangunan manusia masih belum merata di setiap provinsi," ujar Fajar dalam acara Economist Gathering yang turut diselenggarakan INDEF secara virtual, Senin (29/7/2024).

"Hal ini dapat dilihat dari intensitas cahaya malam, juga terlihat pembangunan Indonesia masih terpusat di Pulau Jawa, dengan tingkat cahaya lebih terang dibanding pulau lainnya," dia menambahkan. 

Persoalan lainnya, kata Fajar, yang juga membuat pembangunan SDM belum merata yakni angka partisipasi penduduk pada sekolah formal masih cenderung rendah. 

"Beberapa hal yang menjadi tantangan sumber daya manusia Indonesia antara lain, masalah aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Aksesibilitas ini mencakup tingkat partisipasi yang masih rendah," imbuhnya. 

Sebaliknya, Fajar menyebut jumlah angkatan kerja periode 2021-2023 di Indonesia meningkat 5,39 persen atau sebanyak 7,56 juta orang. "Hal ini mengindikasikan bahwa semakin bertambahnya ketersediaan pasokan tenaga kerja di Indonesia," ungkapnya. 

Adapun pada 2023, jumlah penduduk bekerja di Indonesia sekitar 140 juta orang. Jumlah ini meningkat sekitar 8,8 juta orang atau sekitar 6,71 persen pada periode 2021-2023. 

Sementara jumlah pengangguran terbuka di Tanah Air terus menurun sebanyak 1,24 juta orang pada 2021-2023. Begitu pun dengan tingkat pengangguran terbuka turun sekitar 1,17 persen pada periode yang sama. "Ini menunjukan bahwa kondisi ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perbaikan," kata Fajar.