Prabowo Bisa Angkat 34 Lebih Menteri, Ini Dasarnya

Liputan6.com, Jakarta Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sepakat untuk tidak membatasi jumlah menteri/kementerian pada masa pemerintahan selanjutnya di bawah Prabowo Subianto.

Kebijakan ini tertuang lewat inisiatif DPR RI dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (RUU Kementerian Negara).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, putusan ini tertera dalam perubahan redaksional atas rumusan Pasal 15 RUU Kementerian Negara.

Dimana jumlah keseluruhan menteri paling banyak 34 diubah menjadi sesuai kebutuhan presiden, dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

"Pertimbangan perubahan redaksional dilakukan untuk menegaskan bahwa jumlah kementerian ditetapkan berdasarkan pada kebutuhan penyelenggaraan pemerintah," ujar Anas dalam rapat kerja Baleg DPR RI dengan pemerintah, Senin (9/9/2024).

Membangun Sistem Pemerintahan yang Efektif

Anas menilai, UU Kementerian Negara sejatinya bertujuan membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, tidak selalu berarti satu urusan dikerjakan oleh satu kementerian.

Sebaliknya, satu kementerian bisa mengemban lebih dari satu urusan sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Presiden.

Karenanya, rekonstruksi tata kelola pemerintahan salah satunya melalui Revisi UU Kementerian Negara. Itu dinilai upaya dalam mendorong pemerintahan yang semakin inklusif, transparan, kontekstual, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Spirit dari perubahan dalam UU Kementerian Negara tentu untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar kementerian/lembaga dalam menyukseskan pembangunan nasional," ungkapnya.