9,48 Juta Kelas Menengah Turun Kasta, Pemerintah Bisa Apa?

Liputan6.com, Jakarta Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan terjadinya penurunan jumlah kelas menengah Indonesia pada periode 2019 – 2024 yang mencapai 9,48 juta orang. Penurunan ini dinilai disebabkan oleh berbagai faktor, seperti dampak Covid-19, pemutusan hubungan kerja, hingga kurangnya jumlah lapangan kerja.

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto, mengingatkan agar Pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial. Saat ini minimnya jaring pengaman sosial seperti masih banyak kelas menengah yang tidak memiliki jaminan sosial khususnya pekerja informal.

“Dukungan program jaminan sosial sangat dibutuhkan untuk melindungi kelas menengah dari masalah kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, hingga kematian,” kata Edy kepada Liputan6.com, Rabu (11/9/2024).

Menurut Edy, adanya laporan dari BPS ini harus segera direspon pemerintah. Jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan harus dipastikan berjalan.

Untuk program jaminan kesehatan nasional (JKN) per Agustus 2024 Pemerintah menganggarkan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 96,74 juta orang. Tentunya dengan penurunan kelas menengah tersebut seharusnya pemerintah menambah kuota peserta PBI. Mengacu pada Perpres no. 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial 2023 – 2024 Pemerintah sudah menargetkan peningkatan kuota peserta PBI JKN di 2024 menjadi 113 juta orang.

”Tentunya target kepesertaan PBI tersebut harus diimplementasikan agar kelas menengah yang turun tersebut dapat tetap mengakses Program JKN. Saya mendorong Pemerintah mengimplementasikan Perpres no. 36 tahun 2023 tersebut, dengan menaikan kuota PBI dari 96,8 juta menjadi 113 juta orang," ujarnya.

Selain itu, alokasi anggaran untuk PBI JKN selama ini sebesar Rp. 48,78 Triliun. Namun dalam realisasi nilainya di bawah alokasi anggaran tersebut. Dengan penurunan jumlah kelas menengah maka seharusnya pemerintah meningkatkan kuota PBI menjadi 113 juta, yang alokasi anggarannya menjadi Rp. 56,85 Triliun.

"Dengan penambahan alokasi menjadi Rp. 56,85 Triliun diharapkan perlindungan jamsos Kesehatan menjamin kelompok kelas menengah yang berkurang tersebut,” ujarnya.