Momen Seru Sri Mulyani dan Prabowo Ngobrol 3 Jam

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan mengalami penambahan jumlah kementerian yang melebihi 33 kementerian/lembaga.

"Jumlah pastinya belum bisa saya sebutkan, tetapi yang pasti ada penambahan," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/9/2024).

Zulhas memperkirakan bahwa total kementerian yang akan ada bisa mencapai 44. "Mungkin sekitar itu (44)," tambahnya.

Mengenai jatah kursi untuk PAN yang disebutkan sebanyak 5, Zulhas menyatakan bahwa hal tersebut sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

"Itu terserah presiden, ya. Itu hak prerogatif beliau," kata Zulhas. Meski begitu, ia mengakui bahwa komunikasi dengan Prabowo sudah sering dilakukan, termasuk mengenai susunan kabinet yang akan datang.

"Komunikasi kan berlangsung setiap hari," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Badan Legislasi DPR RI, Achmad Baidowi, menjelaskan bahwa pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara telah menghapus batasan jumlah kementerian.

Menurutnya, pemerintahan yang akan datang memiliki kebebasan untuk menambah atau mengurangi jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan politik dan kebijakan presiden.

"Jangan sampai presiden berikutnya terhambat oleh batasan kelembagaan dalam menjalankan visi dan misinya," tegas Baidowi.

Ia menambahkan bahwa fleksibilitas ini diusulkan dalam Pasal 6 dan Pasal 10A, dan rumusannya akan ditentukan oleh tim perumus dan tim sinkronisasi.

Pembahasan yang dilakukan oleh panja mencakup perubahan signifikan terkait pemecahan atau penggabungan lembaga di dalam kementerian.

Ke depannya, presiden akan memiliki kewenangan untuk mengatur kebutuhan lembaga berdasarkan undang-undang yang sedang dibahas.

"Contohnya, terdapat rencana untuk membentuk Badan Penerimaan, padahal saat ini sudah ada Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai di Kementerian Keuangan. Jika rencana ini disetujui, maka akan ada dasar hukum yang jelas," ungkapnya.

Achmad Baidowi menambahkan bahwa sebagian besar fraksi partai politik di Badan Legislasi DPR RI telah memberikan persetujuan terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Ia juga menyatakan bahwa RUU Kementerian Negara ini akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

"Keputusan dari panja masih perlu dibahas dalam rapat kerja. Hari ini kami akan membentuk tim-tim kecil, lalu melanjutkan dengan rapat panja, dan setelah itu melakukan rapat kerja," jelasnya, seperti yang dilansir oleh Antara.