Kementerian PUPR dan Jepang Tukar Informasi Pengelolaan Rusun

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Ministry Of Land, Infrastructure, Transport And Tourism (MLIT) Jepang melakukan tukar informasi terkait kepemilikan dan pengelolaan rumah susun (rusun) untuk masyarakat.

Ke depan, pihak MLIT juga berencana mendorong investasi di bidang perumahan, lantaran pasar properti di Indonesia dinilai cukup menjanjikan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, M. Hidayat, mengatakan beberapa topik dibahas dalam pertemuan dengan Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi, dan Wisata Jepang tersebut.

Antara lain, sistem manajemen bangunan dan kepemilikan strata-title untuk rumah susun, standar manajemen untuk bangunan dengan strata-title, manajemen dan pengambilan keputusan oleh P3SRS, serta rencana kolaborasi antara Kementerian PUPR dan MLIT dalam pembangunan hunian untuk masyarakat.

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, belum ada istilah strata-title, tetapi memang banyak pengembang yang menggunakan istilah tersebut. Di Indonesia, tanda kepemilikan atas satuan rumah susun dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Sarusun atau SHM Sarusun," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9/2024).

Kebijakan di Jepang

Hidayat menyampaikan, kedua belah pihak tentunya ingin mengetahui lebih banyak tentang implementasi kebijakan strata-title yang ada di Jepang, mulai dari sistem manajemen bangunan hingga pengelolaannya, serta kepemilikan hunian vertikal di Indonesia.

"Ke depan masih banyak tantangan yang dihadapi terkait penyediaan tempat tinggal bagi masyarakat di Indonesia. Antara lain, program 3 juta rumah per tahun, urbanisasi yang tinggi, harga tanah yang semakin mahal, kebijakan hunian berimbang, serta peluang properti dan infrastruktur yang beragam," jelasnya.