Kemenko Marves: Penyediaan BBM Rendah Sulfur agar Subsidi Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta - Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin kembali menjelaskan urgensi optimalisasi penyediaan BBM bersubsidi yang berkualitas atau rendah sulfur secara lebih tepat untuk mengatasi polusi udara serta penjaminan BBM bersubsidi bagi kelompok yang berhak dan membutuhkan.

"Rencana pemerintah adalah menyediakan BBM rendah sulfur tanpa menaikkan harga BBM. Sehingga masyarakat mendapatkan akses BBM yang lebih berkualitas dan lebih bersih,” ujar Deputi Rachmat terkait wacana penyesuaian peraturan program BBM bersubsidi tepat sasaran, seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

Rachmat menambahkan untuk menjalankan rencana tersebut tanpa membebani masyarakat, ataupun negara, maka pemerintah bermaksud menyediakan BBM rendah sulfur yang lebih tepat sasaran, yaitu kepada golongan yang membutuhkan.

"Jadi golongan kelas atas tidak lagi berhak memanfaatkan subsidi BBM,” ujar Rachmat.

Dalam pertemuan bersama media nasional dan asing, Rachmat Kaimuddin juga menjawab kekhawatiran dampak penyesuaian penyaluran subsidi BBM terhadap beban ekonomi masyarakat kelas menengah. "Pada prinsipnya pemerintah memperhatikan kondisi tekanan ekonomi terhadap kelas menengah,” tutur Rachmat.

Walau saat ini ia belum dapat membeberkan detil peraturan yang tengah disusun pemerintah, Rachmat menyampaikan, apabila menggunakan asumsi yang dilaporkan di media, di mana jenis kendaraan >1400cc tidak akan menjadi golongan penerima subsidi BBM, maka dampak peraturan ini akan dirasakan kurang dari 7% populasi kendaraan,” kata Rachmat.

2 dari 4 halaman

Bakal Disediakan Bertahap

Deputi Transportasi dan Infrastruktur Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin. (Foto: Kemenko Marves)

Deputi Rachmat mengingatkan beberapa poin yang melatarbelakangi rencana pemerintah untuk mendorong penyaluran BBM bersubsidi rendah sulfur secara tepat

"Dalam lima tahun terakhir, pemerintah rata-rata menghabiskan Rp 119 triliun setiap tahunnya untuk subsidi BBM. Ini artinya pajak masyarakat tidak secara optimal tersalurkan karena tidak dinikmati golongan yang membutuhkan subsidi tersebut,” ujar Rachmat.

Melihat tantangan tersebut, kini penambahan anggaran subsidi BBM tidak dapat menjadi solusi bijak, menimbang risiko amplifikasi penyaluran subsidi BBM yang tidak tepat. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengambil langkah yang mendorong penyediaan BBM bersubsidi rendah sulfur yang tepat sasaran.

Di sisi lain, tantangan polusi udara yang berkepanjangan menuntut pemerintah untuk mengambil gebrakan dalam mendorong penyediaan BBM rendah sulfur yang lebih masif.

Kemenko Marves menekankan saat ini sudah terdapat kilang minyak yang siap menyediakan solar rendah sulfur, khususnya di daerah Jakarta. Oleh karena itu, penyediaan BBM Bersubdisi rendah sulfur akan dijalankan secara bertahap, dimulai dari Jakarta sebelum nantinya berjalan secara nasional pada 2028.

3 dari 4 halaman

Bocoran Menko Luhut: BBM Rendah Sulfur Segera Meluncur

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (14/8/2024). Menko Luhut mengungkap mengenai masa depan PLTU Suralaya. (Arief/Liputan6.com)

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan BBM rendah sulfur akan segera diluncurkan. Pada tahapannya, PT Pertamina (Persero) juga tengah mempersiapkan kilang untuk memproduksinya.

Dia mengatakan, peluncuran BBM rendah sulfur akan dilakukan secara bertahap. "Rendah sulfur juga sudah mulai secara bertahap akan diluncurkan," kata Menko Luhut, ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Dia bilang, untuk memproduksi BBM rendah sulfur tadi, Pertamina harus melakukan modifikasi di kilang minyaknya. Seperti diketahui, tingkat sulfur dari BBM tersebut akan ditekan hingga 50 ppm.

"Karena Pertamina harus mengubah sedikit dengan kilang minyaknya untuk tadi meluncurkan ini," ujarnya.

Dia meminta semua pihak mendukung penggunaan BBM rendah sulfur nantinya. Lantaran, tingkat sulfur yang tinggi akan berdampak buruk bagi kesehatan dan generasi mendatang.

"Kita semua harus mendukung ini. Karena ini kepentingan kita ramai-ramai. Karena kalau tidak rendah sulfur itu akan membuat penyakit-penyakit kepada anak cucu kita semua," ujar dia.

Rilis Kuartal IV 2024

Sebelumnya, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi mencari cara mengurangi tingkat polusi udara di kota-kota besar. Rencananya ada bahan bakar lebih ramah lingkungan yang dirilis dalam waktu dekat.

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Rachmat Kaimuddin mengungkapkan, polusi udara banyak disumbangkan dari emisi gas buang kendaraan. Maka, BBM yang lebih rendah emisi bisa menjadi salah satu solusi awal.

"Kami berharap dapat memiliki biodiesel yang lebih bersih pada Q4 2024 dan bensin yang lebih bersih pada Q1 2025 di beberapa wilayah Indonesia. Kami juga telah memperluas jangkauan TransJakarta dan penggunaan bus EV,” ujar Rachmat dalam Indonesia International Sustainability Forum 2024, di JCC Senayan, Jakarta, Jumat, 6 September 2024.

4 dari 4 halaman

Tambah Bus Listrik

Transjakarta Targetkan Semua Armada Gunakan Bus Listrik — Bus Transjakarta antre saat melintasi Shelter Harmoni, Jakarta, Kamis (5/11/2020). PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menargetkan di tahun 2030 seluruh armada merupakan bus listrik. Diharapkan total bus listrik mencapai 12.120 unit diakhir tahun 2030. (Liputan6.com/Immanuel Antonius)

Soal penggunaan bus listrik, dia mengatakan akan ada tambahan 200 bus listrik hingga akhir 2024.

"TransJakarta telah menggunakan 100 bus EV tunggal, dan kami akan menambah 200 bus EV tunggal lainnya pada akhir tahun 2024, dengan komitmen pembelian 100 persen EV untuk bus tunggal baru di masa mendatang," kata dia.

"Kami juga mengevaluasi kemungkinan perluasan penerapan Low Emission Zone (LEZ),” Rachmat menambahkan.

Di sisi lain, Rachmat menyoroti standar emisi PLTU di Indonesia saat ini masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Tiongkok, India, Uni Eropa, dan Amerika Serikat (AS). Menurut dia, saat ini dilakukan evaluasi cara untuk mengurangi emisi PLTU dan meningkatkan standar pada masa mendatang