Buruh Tolak Potong Upah untuk Dana Pensiun: Kelas Menengah jadi Korban PHK

Menurut dia, penerapan politik upah murah menyebabkan daya beli konsumen menurun. Sehingga hasil produksi berupa barang dan jasa menjadi tidak laku, dan pada akhirnya menumpuk di gudang perusahaan.

"Penumpukan barang menyebabkan perusahaan rugi dan akhirnya tidak sanggup untuk membayar upah pekerja/buruh, dan ujung-ujungnya adalah PHK," imbuh dia.

Di sisi lain, harga pangan dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi cenderung tidak terkendali. Mirah menilai, itu terjadi ketika Upah Minimum Provinsi (UMP) rata-rata naik 3 persen secara nasional, namun tidak diimbangi dengan nilai inflasi yang diatas 3 persen. Sehingga justru menciptakan deflasi imbas daya beli masyarakat yang rendah.

"Di tambah lagi dengan kenaikan harga pangan dan kebutuhan pokok yang naik rata-rata 20 persen. Akibatnya daya beli rakyat rendah, sehingga ekonomi bergerak lambat dan melemah," pungkas dia.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirah menentang rencana pemerintah memungut tambahan untuk dana pensiun. Dia menegaskan buruh saat ini tak lagi punya uang.

Mirah sepakat terkait pentingnya masa depan pekerja dan buruh. Namun, soal iuran tambahan dana pensiun, dia tak sepakat untuk dipungut dalam waktu dekat. "Tambahan dana pensiun jangka panjang sepertinya belum tepat diberlakukan untuk kondisi saat ini. Karena kondisi ekonomi pekerja/buruh Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja," tegas Mirah, dalam keterangannya, Jumat (13/9/2024).

Dia mengantongi sedikit 3 poin yang mempengaruhi pendapatan buruh saat ini. Pertama, adanya Pandemi Covid-19. Kedua, pemberlakukan Undang-undang Cipta Kerja. Ketiga, upah murah bagi pekerja/buruh.

"Hal ini mengakibatkan PHK massal di hampir sebagian besar sektor industri. Ketiga peristiwa tersebut merupakan penyumbang terbesar kondisi ekonomi pekerja/buruh Indonesia sedang tidak baik-baik saja," ungkapnya.

Dampak pandemi Covid-19, kata Mirah, membuat perusahaan banyak yang merugi. Alhasil, banyak pegawai perusahaan yang harus kena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Selanjutnya, Mirah menyoroti berlakunya UU Cipta Kerja. Dia menilai, regulasi itu membuka peluang untuk perusahaan melakukan PHK dan memberikan upah murah.

"Belum lagi pasal -pasal yang terkait dengan status pekerja/buruh yang memperluas penggunaan tenaga kerja kontrak dan outsourching di semua jenis pekerja," bebernya.

Mirah menegaskan kembali soal upah murah yang diterima buruh. Menurut dia, upah buruh hanya naik 3 persen setiap tahun, sementara itu, harga kebutuhan pokok naik hingga 20 persen.

"Penerapan politik upah murah menyebabkan daya beli konsumen menurun sehingga hasil produksi berupa barang dan jasa menjadi tidak laku pada akhirnya menumpuk di gudang perusahaan," kata dia.

"Penumpukan barang menyebabkan perusahaan rugi dan akhirnya tidak sanggup untuk membayar upah pekerja/buruh dan ujung-ujungnya adalah PHK. Di sisi lain harga pangan dan harga kebutuhan pokok melambung tinggi cenderung tidak terkendali," ia menambahkan.