Prabowo Mau Tambah Kementerian Fokus Urus Pangan Indonesia, Siapa Cocok Mengisinya?

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 44 kementerian. Gagasan membentuk kabinet gemuk ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk percepatan program Prabowo-Gibran. 

"Ya tidak apa kalau dianggap kebutuhan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya saja, saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda," kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Menurut Bahlil, berapa pun jumlah kementerian di kabinet adalah hak sepenuhnya presiden terpilih. Sebab, tiap presiden punya gaya masing-masing.

"Yang pertama untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan berkomentar melampaui batas berkomentar," kata dia.

Bahlil menilai, Prabowo pasti memperhitungkan matang-matang dan tidak akan melangkahi undang-undang terkait penyusunan kabinet. "Mau berapa jumlahnya kita liat saja dan saya yakinkan bahwa pasti pak prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan."

Sementara Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco mengaku belum mengonfirmasi apakah penambahan jumlah menjadi 44 kementerian/lembaga. "Penambahan itu ada, tapi jumlahnya sedang kita simulasikan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Dasco menyebut, penambahan jumlah kementerian berpatok pada janji-janji kampanye Prabowo-Gibran yang tertuang dalam Astha Cita.

"Sesuai dengan optimalisasi kementerian dalam rangka mewujudkan janji-janji kampanye yang kemarin itu ada, termaktub dalam Astha Cita, termasuk dalam program aksi, sehingga bisa lebih fokus dan bermanfaat bagi masyarakat, tetapi mengenai jumlah itu belum bisa saya sampaikan kepada publik karena masih kita simulasikan," kata Dasco.

Menurut Dasco, apakah penambahan terkait dengan pemisahan lembaga yang ada ataukah pendirian lembaga baru juga belum masuk finalisasi. Menurutnya, jumlah fix baru bisa disampaikan ke publik satu minggu sebelum pelantikan presiden di 20 Oktober mendatang.

"Saya juga belum bisa ngomong soal penambahan itu apakah ada pemisahan atau ada yang baru karena ini suatu yang belum fix sebaiknya tidak dipublikasikan karena kalau nanti dipublikasikan ternyata ada perubahan. Jadi masih terus pembahasan dan akan terus finalisasi, mungkin ya tujuh hari sebelum pelantikan baru final," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono memastikan bahwa pemerintah sudah mempersiapkan anggaran untuk Kementerian/Lembaga di pemerintahan baru pada 2025.

Seperti diketahui, salah satu ketua partai politik menyebutkan bahwa jumlah kementerian pada kabinet mendatang akan bertambah menjadi 44 kementerian.

Wamenkeu yang akrab disapa Tommy menyebut, pemerintah melalui K/L terkait sudah melakukan harmonisasi terkait pembentukan hingga mempersiapkan jumlah anggaran.

“(K/L) sudah dikoordinasikan dalam hal ini Kemenkeu sudah koordinasi harmonisasi dengan (Kemenetrian) PAN-RB. Maka apapun yang akan diputuskan oleh presiden terpilih akan bisa dilakukan dengan anggarannya,” ungkap Thomas kepada media dalam kegiatan Ramah Tamah di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta pada Rabu (11/9/2024).

Dalam kesempatan itu, Tommy juga membocorkan isi pembahasan dalam pertemuan antara Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Dia menyebut, Sri Mulyani dan Prabowo membahas pemberlakuan APBN 2024 menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Pertemuannya berlangsung sangat hangat," sebutnya.

"Pertemuan dimulai dengan pembahasan yang ringan sebagai menterinya Presiden Jokowi, kemudian dilanjutkan hal-hal yang sangat substantif dalam hal ini kita membicarakan APBN 2024," jelas dia.

Pertemuan itu membahas RAPBN 2025 yang akan segera disahkan oleh DPR RI. Terkait itu, Prabowo meminta langsung pandangan Sri Mulyani terkait arah RAPBN 2025 di tengah ketidakpastian perekonomian global.

"Seperti diketahui RAPBN 2025 akan diketok oleh DPR RI, presiden terpilih juga ingin tahu mengenai dinamika ekonomi global, jadi sekali lagi pertemuan itu sangat baik, demikian," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, Tommy juga menegaskan bahwa pertemuan Sri Mulyani dan Prabowo tidak membahas secara spesifik program makan siang gratis. Hal itu mengingat, anggaran untuk program (MBG) tersebut telah ditetapkan sebesar Rp.71 triliun pada RAPBN 2025.

"Kita harapkan MBG akan berjalan lancar, MBG malah nggak terlalu dibahas karena sudah dianggap dan terus yang berlangsung," ujar dia.