Anggaran Terbatas, 44 Kementerian Prabowo-Gibran Bakal Sia-Sia?

Lebih lanjut, Abra melihat belum ada urgensi untuk menambah jumlah kementerian di kabinet mendatang. Misalnya, terkait dengan usulan adanya kementerian yang fokus di sektor pangan.

Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan memaksimalkan peran Kementerian Pertanian. Utamanya menggenjot fungsinya untuk meningkatkan ketahanan pangan Indonesia.

"Saya kira ini terkesan justru hanya sebatas sebagai bentuk akomodasi politik untuk memberikan jumlah kursi yang lebih banyak terhadap koalisi yang semakin gemuk," kata dia.

Abra juga melihat usulan pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia belum mendesak.

"Dari sisi urgensinya ini tidak ada. Justru kalau semakin banyak kemenko ini apa yang mau dikoordinatori kalau terlalu banyak sektornya lagi. Padahal kan urusan pangan bukan hanya di bawah kendali atau di bawah tupoksi di kemenko pangan tadi, tapi ada di kemenko yang lain juga saling berkaitan, jadi dikahwatirkan akan memperpanjang rantai komunikasi dan koordinasi antar menko tadi," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan ditopang oleh 44 kementerian/lembaga, termasuk beberapa kementerian yang fokus pada urusan pangan. Lantas, siapa sosok yang paling tepat mengisi pos tersebut?

Meski masih wacana, beredar rumor ada beberapa kementerian yang mengurus soal pangan. Pertama, ada Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Gizi, dan Pembangunan Manusia. Kedua, Kementerian Khusus Program Makan Bergizi Gratis. Ketiga, Kementerian Khusus Ketahanan Pangan. 

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Abra Talattov menilai sosok yang tepat bukan berasal dari partai politik (parpol). Menyusul, persoalan pangan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Ya kalau menurut saya karena sektor pangan ini adalahl sektor yang sangat strategis menyangkut kehidupan orang banyak memang ekspektasinya adalah pemimpin di bidang tersebut di kementerian tersebut jangan diisi dari background parpol," kata Abra, dihubungi Liputan6.com, Jumat (13/9/2024).

Dia mengatakan, orang profesional yang dipilih dinilai mampu menjaga netralitas dari kepentingan partai pengusung. Dengan demikian, koordinasinya pun diprediksi akan berjalan dengan lancar.

"Supaya ini bisa menjaga netralitas kebijakan betul-betul memang tujuannya untuk meningkatkan ketahanan pangan yang artinya ketika dia melakukan sinkronisasi kebijakan dengan sektor lain, dia lebih bisa diterima dengan stakeholders lain," tuturnya.

Satu hal yang jadi catatan Abra adalah sosok yang menempati posisi tersebut sudah berkecimpung lama di sektor pangan. Misalnya, sudah menguasai aspek produksi untuk peningkatan ketahanan pangan Indonesia. 

"Menurut saya, tidak kalah penting memiliki relasi jaringan yang kuat terhadap pihak eksternal, pihak internasional guna mendapatkan peluang-peluang. Baik dari sisi pendanaan, alih teknologi, dan kemitraan strategis dalam peningkatan produksi ketahanan pangan nasional," urainya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan akan membentuk 44 kementerian. Gagasan membentuk kabinet gemuk ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk percepatan program Prabowo-Gibran. 

"Ya tidak apa kalau dianggap kebutuhan mau melakukan percepatan. Enggak ada masalah kok. Tinggal tupoksinya saja, saya pikir itu masing-masing pemimpin punya style berbeda," kata Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2024).

Menurut Bahlil, berapa pun jumlah kementerian di kabinet adalah hak sepenuhnya presiden terpilih. Sebab, tiap presiden punya gaya masing-masing.

"Yang pertama untuk penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden terpilih. Jadi kalau kita ini jangan berkomentar melampaui batas berkomentar," kata dia.

Bahlil menilai, Prabowo pasti memperhitungkan matang-matang dan tidak akan melangkahi undang-undang terkait penyusunan kabinet. "Mau berapa jumlahnya kita liat saja dan saya yakinkan bahwa pasti pak prabowo akan mempertimbangkan secara matang dan akan sesuai dengan peraturan peundang-undangan."