Sukses

Sri Mulyani: APBN 2025 Disusun Sesuai Ajaran Ayah Pak Prabowo

Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini disebutnya tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menceritakan proses penyusunan APBN 2025 bersama DPR RI, khususnya Badan Anggaran (Banggar).

Penyusunan kebijakan yang tertuang dalam UU APBN 2025 ini disebutnya tidak lepas dari ajaran Soemitro Djojohadikoesoemo, ekonom sekaligus ayah dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sesuai mandatnya, Sri Mulyani mengatakan, APBN sebagai instrumen keuangan negara utama jadi instrumen andalan untuk mendorong pertumbuhan, pemerataan atau keadilan sosial, dan menjaga stabilitas.

"Itu adalah esensi fungsi keuangan negara yang tertuang dalam UU Keuangan Negara, alokasi, distribusi, dan stabilisasi," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, Kamis (19/9/2024).

Menurut dia, penyusunan APBN 2025 telah mengikuti ajaran dari Soemitro Djojohadikoesoemo, akademisi yang sempat memegang beberapa jabatan menteri di era 1950-1970an.

"Itu juga merupakan esensi trilogi pembangunan yang diajarkan oleh Profesor Soemitro Djojohadikoesoemo, yaitu ayahanda dari presiden terpilih, yaitu perekonomian harus dijaga untuk mencapai tiga keseimbangan, yaitu pertumbuhan, pemerataan dan menjaga stabilitas," bebernya.

Transparan

Sri Mulyani menyampaikan, APBN 2025 telah disusun melalui proses pembahasan yang transparan, terbuka dan konstruktif.

"Ini menunjukan demokrasi Indonesia yang sehat dengan check and balance, keterbukaan terhadap masukan, pandangan dan kritikan yang tetap berjalan, namun kesepakatan tetap dapat diwujudkan," ungkapnya.

"APBN merupakan instrumen kebijakan makro fiskal yang harus tetap dijaga kesehatan dan keberlanjutannya, agar terus mampu melindungi masyarakat dan perekonomian Indonesia secara efektif dan berkeadilan," tutur Sri Mulyani.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

DPR Mau Sri Mulyani Jadi Menkeu Lagi, Ini Jawabannya

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyodorkan nama Sri Mulyani Indrawati untuk kembali mengisi posisi Menteri Keuangan di kabinet pemerintahan selanjutnya pada periode 2024-2029.

Hal itu diungkapkan pria yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam sesi konferensi pers bersama antara Banggar DPR denganSri Mulyani Rapat Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

Pada kesempatan itu, Said turut mengenang kerjasama antara Badan Anggaran dengan Kementerian Keuangan yang berjalan kondusif selama 9 tahun terakhir dalam mengawal perekonomian negara. 

"Dari lubuk hati yang paling dalam, sungguh saya ingin menyampaikan, kami sudah 9 tahun bekerjasama. Bagi kami, ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami," kata Said Abdullah.

"Bahwa Insya Allah semoga kita semua meridhoi, tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin ya rabbal alamin," dia menambahkan.

Pernyataan itu langsung ditanggapi Sri Mulyani yang hadir di sampingnya. Secara halus, ia seakan memberi isyarat belum mau melanjutkan karirnya sebagai Menteri Keuangan untuk 5 tahun mendatang. 

"Terima kasih Pak Said, kecuali bagian yang paling akhir tadi ya," ujar Sri Mulyani. 

Apresiasi Kolaborasi

Namun, Sri Mulyani mengapresiasi kolaborasinya bersama Said Abdullah dan Badan Anggaran dalam mempersiapkan APBN 2025. 

"Pasti tidak semua keinginan bisa diwadahi dan dipenuhi, namun kita terus berusaha untuk memaksimalkan seluruh sumber daya yang ada di dalam APBN sebagai instrumen pembangunan yang bisa dijaga keberlanjutan dan kesehatannya," ungkapnya. 

Dia juga berterimakasih atas hubungan luar biasa konstruktif yang dijalin pemerintah bersama DPR RI selama ini. Sri Mulyani menilai, relasi tersebut mencerminkan prinsip demokrasi melalui pembahasan kebijakan publik seperti APBN secara terbuka, transparan dan akuntabel. 

"Terima kasih pak Said, di ujung saya bekerja sebagai Menteri Keuangan di kabinet ini, selama ini selalu mendapatkan dukungan yang sangat konstruktif dari DPR, terutama Badan Anggaran dan seluruh komisi. Terima kasih, terima kasih, dan terima kasih," pungkas Sri Mulyani. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.