Penyelundupan Benih Lobster Rugikan Negara Rp 260 Miliar, Apa Solusinya?

Liputan6.com, Jakarta Pmerintah Indonesia bersama penegak hukum hingga saat ini terus menggagalkan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL). 

Penyelundupan BBL merupakan ancaman serius yang dapat merugikan ekosistem industri budidaya lobster di Indonesia.

Selain mengganggu stabilitas pasar, penyelundupan ini juga menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi negara dan pelaku usaha resmi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan dari Januari hingga September 2024, kerugian akibat penyelundupan BBL diperkirakan mencapai Rp260 miliar. Kondisi ini tidak hanya merugikan secara finansial tetapi juga mengancam keberlanjutan industri lobster dalam jangka panjang.

Menanggapi hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan perlunya pendekatan komprehensif untuk menangani persoalan penyelundupan.

Plt Direktur Pengawasan Sumber Daya Perikanan KKP, Suharta, menyatakan bahwa penyelundupan BBL menjadi perhatian utama pemerintah seiring terbitnya Permen KP No. 7/2024.

"Untuk memperkuat pengawasan, KKP telah membentuk Program Management Office (PMO 724), yang akan memantau semua aspek tata kelola lobster, mulai dari penangkapan, budidaya, hingga distribusi," katanya, Sabtu (21/9/2024).

Perkuat Kolaborasi

Selain itu, KKP juga memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk menghentikan praktik ilegal ini. Kasubdis Kumlater Diskum TNI AL Kolonel Laut (H) Ruruk Ronting menekankan pentingnya sinergi dalam menjaga kedaulatan sumber daya laut Indonesia.

Menurutnya, selain penegakan hukum, edukasi kepada nelayan menjadi kunci penting dalam mencegah penyelundupan.

"Tindakan tegas akan diambil terhadap pelaku penyelundupan benih lobster, dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun serta denda miliaran rupiah berdasarkan undang-undang yang berlaku," tegasnya.