Babak Baru Dualisme Kadin Indonesia, Siapa Sah Jadi Ketua?

Liputan6.com, Jakarta Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 14 September 2024 dinyatakan secara legal sah, karena telah mendapat izin dari Polri. Polri memberikan izin setelah selesai memeriksa bahwa Munaslub yang hendak digelar sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin.

Pimpinan Munaslub Kadin Indonesia, Nurdin Halid, menegaskan tidak ada regulasi yang dilanggar. Menurut Pasal 18 AD/ART, Munaslub sah jika yang hadir minimal 50% dari yang hadir pada Musyawarah Nasional (Munas) sebelumnya. Artinya 50% dari 132, yakni 66.

Jumlah anggota Kadin yang memiliki voting rights terdiri atas Kadin Daerah dan asosiasi (Anggota Luar Biasa). Jumlah Kadinda ada 34, dengan masing-masing terdapat 3 orang yang memiliki voting rights, sehingga total 102 orang yang memiliki voting rights.

Namun, pada saat Munaslub, ada 5 Kadinda belum sah karena belum menerima surat keputusan (SK). Dengan demikian, yang punya hak voting rights berkurang menjadi 29 Kadinda. Dikalikan 3, maka total 87 orang yang punya voting rights. Sedangkan asosiasi yang memiliki voting rights diwakili oleh 30 voters dari Asosiasi Luar Biasa (ALB).

"Dengan demikian, ditambah dari ALB, total anggota Kadin yang punya hak pilih 117 orang," kata Nurdin di Jakarta, Minggu (22/9/2024).

Ia merinci, yang hadir di Munaslub Kadin, Sabtu (14/09/2024), sebanyak 99 orang yang punya voting rights, terdiri atas: (a) 74 dari Kadinda dan (b) 25 ALB. Jumlah 99 itu setara dengan sekitar 75% atau melebihi kuorum yang hanya mensyaratkan 50% untuk menggelar Munaslub.

Angka itu berasal dari 74 anggota Kadinda yang punya voting rights, yang terdiri atas 54 anggota dari 18 Kadinda yang punya 3 voters hadir di Munaslub dan 20 dari 10 Kadinda yang punya dua voters hadir di Munaslub.

"Dengan peserta Munaslub yang mencapai sekitar 75% dari anggota Kadin yang punya voting rights, Munaslub dengan sendirinya sah," katanya.

Kalah Suara

Nurdin menegaskan, pihak lain boleh saja mengklaim menggelar Munas Kadin yang dihadiri 21 Kadinda pimpinan Arsjad Rasjid. Tapi, jangan lupa, yang harus dihitung adalah satu Kadinda itu punya tiga voters, tiga orang yang punya voting rights, jadi tidak cukup hanya suara dari 21 ketua umum Kadinda.

Maka bagi yang tidak sepakat, penentuan terakhir ada di pengadilan, bukan opini satu-dua pengamat.