Naik 13 Peringkat, Indonesia Masuk Very High e-Government Development

FOTO: Bank Dunia Turunkan Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia — Pemandangan gedung perkantoran dan pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (5/4/2022). Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 menjadi 5,1 persen pada April 2022, dari perkiraan sebelumnya 5,2 persen pada Oktober 2021. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Liputan6.com, Jakarta Berdasarkan UN e-Government Development Index (EGDI), Indonesia raih prestasi membanggakan dalam UN e-Government survey 2024. Dalam survei ini, Indonesia berhasil mencetak skor pertama kali dalam kategori Very High e-Government Development Index (VHEGDI) dengan jumlah 0,7991, peringkat 64 dari 193 negara. Tercatat sejak 2022 hingga 2024, Indonesia naik 13 peringkat.

“Ada peningkatan signifikan ranking electronic government kita di PBB, naik 43 peringkat. Sekarang saja dari 2022 menuju 2023/2024, kita naik 13 peringkat. Sesungguhnya ekosistem digital kita ada peningkatan yang luar biasa," ucap Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas pada pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2024, Senin (23/9/2024)

Pencapaian ini diperoleh dari nilai rata-rata dari indeks penyusun yaitu, yang pertama OSI pada nilai 0,8035-Sangat Tinggi. Yang kedua TII pada nilai 0,8645-Sangat Tinggi. Dan yang ketiga HCI pada nilai 0,7293-Tinggi.

Indonesia telah menentukan target untuk 2034 yaitu yang pertama birokrasi yang efisien dan efektif. Yang kedua, peningkatan IPM dan standar hidup. Dan yang ketiga akselerasi pertumbuhan ekonomi. Dan untuk mencapai percepatan transformasi digital yaitu dengan memanfaatkan fondasi yang sudah ada. Salah satu pondasinya yaitu Perpres Nomor 82/2023.

2 dari 2 halaman

Perpres 82/2023 Dorong Kolaborasi Nasional untuk Percepat Transformasi Digital

Bank Indonesia berkolaborasi dengan Kemenko Perekonomian menyelenggarakan Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) 2024 di Jakarta

Perpres Nomor 82/2023 disusun untuk mempercepat kemajuan dan dicapai dengan tiga cara utama. Yang pertama dengan memperkuat tata kelola melalui keterlibatan Kementerian koordinator dan K/L terkait. Lalu membangun kemampuan implementasi pemerintah melalui Government Technology (GovTech) juga fokus layanan digital prioritas untuk integrasi/interoperabilitas.

PBB juga menekankan bahwa kesenjangan digital masih menjadi isu besar. Terutama di negara-negara berkembang. Lalu, akses yang tidak merata dan kapasitas yang bervariasi dapat mengancam kemajuan Indonesia menuju agenda 2030.

Oleh karena itu, kolaborasi seluruh elemen bangsa sangat diperlukan, terutama dalam meningkatkan digital public infrastructure.

“Tidak ada satu aktor pun yang dapat mencapai tujuan tanpa mempengaruhi aktor lain (kolaborasi)” ucap Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas pada pidatonya dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah 2024 pada hari Senin (23/9/2024)

Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas juga menkankan bahwa kolaborasi sangatlah penting mulai dari Pemerintah, Industri, Media, Akademisi, Komunitas, Industri, dan Industri untuk mencapai kesuksesan ekosistem digital nasional.

bisnis
Bisnis
Bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan.
Lihat Selengkapnya
bisnis
Indonesia
Negara
salah satu negara yang dilintasi dengan garis khatulistiwa. Negara ini memiliki Batik sebagai ikon budayanya.
Lihat Selengkapnya
Indonesia
eGovernment