Sri Mulyani Soroti Pentingnya Pendidikan dan Kesehatan untuk Genjot Kualitas SDM Indonesia

"Sektor kesehatan, kami juga mengalokasikannya. Kita sekarang sedang membangun banyak rumah sakit dan juga penyedia layanan kesehatan, sehingga kita akan mampu meningkatkan deteksi dini dan juga meningkatkan gaya hidup," kata dia. 

Sri Mulyani mengatakan, Indonesia perlu belajar dari negara-negara lain yang telah berhasil, seperti Korea Selatan, yang telah mengirimkan ratusan ribu tenaga kerja untuk pelatihan lebih lanjut.

Melalui langkah-langkah ini, Sri Mulyani optimistis Indonesia akan mampu mengatasi tantangan dan meningkatkan kualitas SDM, sehingga dapat bersaing di tingkat global dan mencapai status negara berpendapatan tinggi.

"Jadi ini juga merupakan aspek lain yang perlu dibahas terkait dengan apa yang kami sebut sebagai fondasi untuk meningkatkan dampak pembangunan agar kita dapat keluar dari perangkap pendapatan menengah," ujar dia.

Reporter: Siti Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya,Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen akan terus mendorong transformasi digitalisasi di daerah. Lantaran hal itu merupakan salah satu syarat agar Indonesia bisa menjadi negara maju.

"Kami akan terus mendorong digitalisasi daerah. Transformasi digital adalah syarat untuk Indonesia bisa maju secara merata," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, dalam sambutannya di Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah tahun 2024, di Jakarta (23/9/2024).

Oleh karena itu, kata Menkeu, APBN terus mendorong dan mendukung pembangunan infrastruktur digitalisasi termasuk transaksi keuangan baik di pusat, kementerian, lembaga maupun di daerah. Dalam hal ini Kemenkeu terus mengembangkan teknologi informasi pengelolaan perpajakan daerah secara bersama-sama.

Tujuannya, guna memperkuat kemampuan Pemerintah dalam meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah maupun antara pemerintah pusat dan daerah.

"Tentu kita dalam bekerja ini perlu untuk terus memperbaiki tadi yang disebut interoperabilitas. Kalau kita bicara tentang pengelolaan APBN di payment system itu tidak bisa dilakukan di masing-masing daerah. Karena kita bukanlah suatu zona otonomi yang kemudian membangun sendiri masing-masing software yang kemudian tidak interoperable," jelasnya.

Adapun untuk mendorong transformasi digital di daerah, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan terus membuat sistem pembayaran yang semakin efisien. Disisi lain, Kemenkeu juga terus bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD).

Dia menuturkan, SIPKD menjadi sistem informasi keuangan yang bisa terintegrasi dan selaras dengan harmonisasi untuk mendorong sinergi belanja pusat dan belanja daerah.

"Dengan SIPKD ini kita berharap masing-masing daerah memiliki standar informasi keuangan daerah yang sama, basis datanya sama, dan interoperabilitas dan informasi yang bisa dipadukan dengan keuangan negara. Yaitu Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, Indonesia telah memiliki bekal untuk menjadi negara maju. Bahkan hal itu diakui oleh Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao, yang menyebut sumber daya alam (SDA) Indonesia melimpah, dan juga memiliki sumber daya manusia (SDM) yang banyak.

Menurut Wang Wentao, SDA dan SDM yang melimpah tersebut merupakan potensi yang bisa didorong Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan negara maju pada 2045.

"Saya di APEC ketemu sama Menteri Perdagangan Tiongkok. Dia bilang, Excellency Hasan, kami punya data lengkap. Indonesia punya semua persyaratan untuk menjadi negara maju. Sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, pendek kata seluruh persyaratan kita punya," kata Mendag dalam sambutannya saat membuka Forum Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah, di Jakarta, Rabu (21/8/2024).

Kata pria yang akrab disapa Zulhas ini, mengakui Indonesia memang layak menjadi negara maju pada 2045. Saat ini saja neraca perdagangan Indonesia sudah surplus berturut-turut selama 51 bulan sejak Mei 2020.

"Terbukti kita 51 bulan perdagangan kita surplus terus. Dengan segala kekurangannya kita masih surplus di atas 5 persen," ujarnya.

Kendati begitu, untuk mencapai negara maju, Indonesia masih terkendala dengan adanya hambatan di bidang ekonomi, yakni aktivitas barang impor ilegal masih marak. Bahkan hal itu telah menggerogoti pangsa pasar atau underground economy RI sebesar 30-40 persen. Underground economy, yakni penghasilan yang didapat dari kegiatan ekonomi yang tidak terekam dan atau tercatat pada otoritas pajak dengan maksud untuk menghindari pajak.

"Kita punya semua persyaratan. Salah satunya hambatannya itu adalah kita kenal dengan underground economy. Hampir 30-40 persen pasar kita itu, di pangsa pasarnya, atau yang disebut dengan underground economy itu. Artinya di situ kata-katakan ilegal. Kalau ilegal negara enggak punya, enggak dapat pajak," pungkasnya.