KKP Gagalkan Penyelundupan Ikan dari Malaysia ke Indonesia

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menugaskan Pung Nugroho Saksono sebagai Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). 

Sebelum dilantik menjadi Dirjen, Pung Nugroho Saksono menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen PSDKP sejak Februari 2024.  Dirjen PSDKP mengungkapkan mendapat amanah dari Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono untuk terus menjaga ketertiban sumber daya perikanan, salah satunya dengan memberantas praktik-praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL).

"Arahan dari bapak Menteri (KKP), adalah menghentikan penyelundupan BBL. Karena BBL ini nilainya luar biasa, mungkin bisa triliunan. Kalau tidak diawasi lolos begitu saja negara tidak dapat apa-apa," ujar dia dalam Konferensi Pers di Kantor KKP di Jakarta, Jumat (14/62024).

Pria yang akrab disapa Ipunk itu menyoroti risiko dari penyelundupan benih bening lobster menjadi bisnis ilegal.

"Kami beberapa akhir ini gencar melakukan operasi di laut karena masih ada kapal-kapal asing yang melakukan pencurian (ikan) di wilayah kita. Ini menjadi keluhan para nelayan kita yang seharusnya menjadi tuan rumah di negara sendiri. Tapi dengan kehadiran kapal-kapal asing tersebut ada persaingan alat tangkap, teknologi, dan lainnya," bebernya.

"Sudah kami tangkap (beberapa kapal) di sisi Barat ada kapal (ilegal) dari Vietnam, kemudian di Timur ada kapal-kapal ilegal dari Filipina juga kami tangkapi, hingga kapal Rusia," sebut Ipunk.

Tak hanya kapal asing, PSDKP juga mendapati kapal Indonesia yang melakukan penangkapan ilegal pada ikan-ikan di perairan Tanah Air.

"Ada kapal Indonesia, yang perizinan habis, mereka juga punya alat tangkap yang tidak benar. Ini pemahaman yang terus kita sampaikan ke nelayan, apakah mereka menangkapnya di fishing ground atau bukan," pungkasnya.

Seperti diketahui, KKP terus memerhatikan isu penyelundupan BBL menjadi seiring terbitnya Peraturan MKP Nomor 7 tahun 2024 tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.) dan Rajungan (Portunus spp.)

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengaku gelisah karena banyaknya benih lobster yang diselundupkan ke luar negeri. Bahkan, nilainya benih lobster ini ditaksir sampai triliunan rupiah.

Dia mengatakan, kondisi itu membuat tidak memberikan keuntungan apapun kepada Indonesia. Hal ini, jadi pesannya usai melantik Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang baru saja dilantik, Pung Nugroho Saksono.

 "Triliunan rupiah harta bangsa ini melayang ke negara lain, tanpa kita mendapatkan satu perak pun. Angkanya tidak kurang dari 500 juta bibit setiap tahun yang melayang, saya gelisah segelisah gelisahnya," tegas Menteri Trenggono, mengutip keterangan resmi, Kamis (13/6/2024).Dia meminta Pung Nugroho untuk tak gentar melawan praktik-praktik penyelundupan BBL tadi. Mengingat, hal itu jadi tugas pengawasan PSDKP.

"Saya sampaikan ke Pak Dirjen jangan takut selama ini untuk kepentingan negara, untuk kepentingan publik, dan kita tidak main-main di situ. Kalau penyelundupan ini bisa kita hentikan, kita bisa berbuat banyak untuk pembangunan sektor kelautan dan perikanan," katanya.

Persoalan penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) menjadi perhatian KKP seiring terbitnya Permen KP Nomor 7 Tahun 2024, yang menjadi landasan tata kelola lobster di Indonesia saat ini.

KKP kemudian membentuk PMO 724 untuk memastikan implementasi regulasi anyar tersebut berjalan maksimal, baik dari sisi penangkapan BBL, budidaya lobster, hingga sistem pengawasan pemanfaatan biota laut tersebut.

Pada sisi penegakan hukum, hingga pertengahan Mei lalu, sudah delapan kali dilakukan penggagalan penyelundupan BBL oleh berbagai pihak, seperti petugas bandara, kepolisian, hingga TNI AL. Total Benih Bening Lobster yang berhasil diselamatkan mencapai 982.025 ekor.