PNS Main Judi Online Bakal Dihukum, Menpan RB Terbitkan Surat Edaran

Liputan6.com, Jakarta Fenomena perjudian daring atau judi online (judol) semakin meresahkan dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk aparatur sipil negara (ASN) alias PNS.

Untuk mengurangi dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan Surat Edaran tentang pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan instansi pemerintah.

Anas menegaskan bahwa judol termasuk pelanggaran hukum. Perilaku tersebut dapat menyebabkan kerugian finansial, gangguan sosial dan psikologis, bahkan dapat mendorong perilaku kriminal lainnya. Tak dipungkiri, PNS juga dapat terlibat dalam lingkaran perjudian daring ini.

"Kami sudah mengeluarkan Surat Edaran untuk mencegah dan menangani perjudian online. ASN yang terlibat akan kami kenakan tindakan tegas," ungkap Anas, Selasa (24/9/2024).

Dasar Aturan

Larangan judi online itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024.

Tindak pidana perjudian daring ini telah memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 telah mencapai Rp 600 triliun.

Lebih lanjut, Anas mengimbau instansi pemerintah untuk melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau untuk melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN mengenai dampak buruk perjudian daring.

"Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan atasan langsung wajib melakukan pengawasan terhadap pegawainya untuk menemukan indikasi perjudian daring," tegas Menpan RB. Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan dapat memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan.