Dikritik, Anti Monarki Menguak Nilai Fantastis Biaya Hidup Keluarga Kerajaan Inggris Dibiayai Pembayar Pajak

Liputan6.com, Jakarta - Kelompok anti-monarki mengklaim biaya sebenarnya yang harus ditanggung para pembayar pajak untuk mendanai Keluarga Kerajaan Inggris mencapai sekitar 510 juta poundsterling atau sekitar Rp 10,33 triliun (asumsi kurs poundsterling terhadap rupiah di kisaran 20.261)

Jumlah ini jauh lebih besar dari dana resmi sebesar 86 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,7 triliun yang berasal dari ‘’Sovereign Grant’ atau dana hibah dari Pemerintah yang diberikan pada Kerajaan Inggris.

Kelompok bernama Republik tersebut menyebut jumlah yang lebih besar ini mencakup faktor-faktor lain seperti keamanan yang tidak dihitung dalam Sovereign Grant yang diperkirakan menghabiskan sekitar 150 juta poundsterling atau setara dengan Rp 3,03 triliun.

"Bagaimana kita bisa bicara tentang memotong tunjangan bahan bakar untuk musim dingin sementara membuang-buang hampir 510 juta pound sterling untuk para bangsawan?" kata Kepala Eksekutif Republik, Graham Smith seperti dikutip dari BBC, Rabu (25/9/2024).

Penjaga Dompet Rahasia atau Keeper of the Priviy Pursue yang mengurus keuangan Raja, Sir Michael Stevens pernah menyebut mereka bertekad untuk memberikan "nilai terbaik bagi uang" terkait keuangan kerajaan.

Biaya Riil Lebih Besar dari Angka Resmi

Menurut laporan dari Republik, dana publik yang dialokasikan untuk Keluarga Kerajaan melalui Sovereign Grant hanya mencakup sebagian kecil dari biaya nyata yang ditanggung para pembayar pajak.

Selain biaya seperti staf, perjalanan, dan perawatan bangunan kerajaan, jumlah terbesar yang diklaim oleh Republik adalah untuk biaya keamanan bagi para bangsawan.

Kelompok tersebut memperkirakan biaya keamanan sebesar 150 juta pound sterling berdasarkan laporan media, tetapi pemerintah tidak pernah memberikan angka resmi terkait hal ini. Selain itu, mereka juga menambahkan biaya seperti pendapatan yang hilang dari aset komersial.

2 dari 4 halaman

Terdapat Pendapatan Komersial yang Hilang

Republik menyatakan bahwa negara telah kehilangan potensi pendapatan sekitar 96 juta pound sterling atau sekitar Rp 1,9 triliun per tahun yang bisa didapatkan dari tempat-tempat tinggal kerajaan jika diubah menjadi properti komersial.

Kelompok ini juga menyoroti properti Kadipaten Lancaster dan Cornwall seharusnya menyetorkan keuntungannya ke kas negara, bukan digunakan untuk membiayai Raja dan Pangeran Wales. Menurut mereka, hal ini menyebabkan negara kehilangan sekitar 99 juta pound sterling atau setiap tahunnya.

Republik juga menghitung berbagai biaya lain, seperti pengeluaran pemerintah dan dewan lokal untuk kunjungan resmi anggota kerajaan.

Dengan demikian, total biaya yang diklaim oleh Republik mencapai sekitar 510 juta pound sterling tentunya jumlah ini jauh lebih besar dari dana resmi yang diberikan melalui ‘’Sovereign Grant’’.

3 dari 4 halaman

Dana Hibah Tak Bertambah

Ilustrasi Bendera Inggris — Adanya Kesenjangan Sosial dan Ekonomi di Inggris. (dok. A Perry/Unsplash)

Istana Buckingham menolak komentari laporan itu. Namun, laporan terbaru untuk Sovereign Grant yang diterbitkan pada Juli menunjukkan pendanaan negara untuk Rumah Tangga Kerajaan akan tetap sebesar 86,3 juta poundsterling pada 2024-2025 dan naik menjadi 132 juta pada 2025-2-26.

Tingkat pendanaan dihitung berdasarkan laba Crown Estate dengan kenaikan tahun depan mencerminkan peningkatan pendapatan dari energi terbarukan.

"Ini adalah tahun ketiga di mana Dana Hibah Kerajaan tidak bertambah satu sen pun, meskipun ada biaya tambahan yang dikeluarkan akibat pergantian pemerintahan dan meskipun ada tekanan inflasi dua digit yang berdampak pada barang dan jasa untuk semua organisasi dalam periode yang sama," kata Sir Michael awal tahun ini.

"Yang tetap konstan adalah tekad untuk memberikan nilai terbaik untuk uang dalam memastikan Keluarga Kerajaan mampu melayani masyarakat kita dengan kemampuan terbaik mereka, bahkan dalam keadaan pribadi yang sulit,” demikian seperti dikutip.

4 dari 4 halaman

Kesenjangan yang Signifkan

Resmi, Inggris Keluar dari Uni Eropa — Istana Westminster terlihat dari sisi selatan Sungai Thames di London, Sabtu, (1/2/2020). Brexit sudah menyebabkan kekacauan dalam politik Inggris, ketidakpastian ekonomi dan meningkatnya ketegangan antara Inggris dan UE, sebagai mitra dagang tunggal terbesarnya sebagai sebuah blok. (AP Photo/Alasta

Selain biaya, ada juga manfaat ekonomi yang lebih sulit diukur dari para bangsawan, seperti meningkatkan pariwisata dan mendukung perdagangan luar negeri.

Dalam hal opini publik tentang pendanaan kerajaan, survei YouGov bulan lalu menemukan 55% dari mereka yang disurvei oleh YouGov memandang monarki sebagai nilai terbaik untuk uang, sementara 30% melihatnya sebagai nilai yang buruk.

Lembaga monarki dipandang positif oleh 59%, negatif oleh 32% Raja dipandang positif oleh 63%, negatif oleh 29%

Namun, di bawah angka-angka utama ini, terdapat kesenjangan yang signifikan, khususnya dalam hal kelompok usia, dengan dukungan terkuat bagi monarki di kalangan orang tua dan penentangan terkuat di kalangan anak muda.