Menko Airlangga: Penyelesaian Perundingan Kesepakatan Dagang Indonesia-Eropa Bawa Peluang Investasi

Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa mengapresiasi undangan Menko Perekonomian dan menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelesaian perundingan I-EU CEPA.

Uni Eropa mengakui potensi signifikan bagi kedua belah pihak dalam memperkuat hubungan perdagangan dan meningkatkan arus investasi yang saling menguntungkan.

Para perwakilan Uni Eropa yang hadir juga sepakat bahwa dengan potensi yang begitu besar dalam hal peningkatan perdagangan dan investasi, kesepakatan yang dihasilkan diharapkan dapat mengakomodir prinsip ‘mutually beneficial and mutual satisfactory’.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga antara lain, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kementerian Luar Negeri, serta perwakilan pejabat lainnya dari Kemenko Perekonomian.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, buka suara terkait kabar terbaru mengenai perkembangan  perjanjian dagang antara Indonesia dengan Eropa atau Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (I-EU CEPA) yang hingga kini belum jelas keberlanjutannya.

Airlangga menuturkan, sebenarnya I-EU CEPA telah memasuki tahap finalisasi. Kendati begitu, masih terdapat kendala dalam penyelesaian perjanjian tersebut lantaran adanya pergantian kepengurusan.

"Perundingan I-EU CEPA juga sedang difinalisasi walaupun tidak mudah, karena kabinet di I-EU CEPA-nya berubah. Jadi, dulu negosiator kita itu sekarang sudah tidak menjabat lagi," kata Airlangga dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), di Jakarta, Senin (23/9/2024).

I-EU CEPA merupakan perjanjian dagang bilateral paling komprehensif yang dilakukan Indonesia dengan negara mitranya. Perundingan ini telah berlangsung 9 tahun.

Lebih lanjut, kata Airlangga, akibat pergantian kepengurusan tersebut menimbulkan beberapa permintaan baru dari Uni Eropa, maka Pemerintah Indonesia harus kembali melakukan penyesuaian. Adapun terdapat tiga isu utama yang menyebabkan perundingan I-EU CEPA hingga kini belum selesai.

Pertama, Uni Eropa ingin masalah impor segera dipermudah di Indonesia. Kedua, Uni Eropa masih bersikeras mengenai bea keluar. Ketiga, Uni Eropa juga masih bersikeras mengenai perpajakan digital.

"Kita minta menunggu WTO (World Trade Organization), mereka tidak mau. Jadi tiga isu itu menjadi isu yang masih menggantung dalam perundingan I-EU CEPA," ujarnya.

Alhasil, melihat kondisi ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Perekonomian agar Indonesia segera memulai aksesi keanggotaan OECD dengan bergabung dalam Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).

"Jadi, CPTPP kemarin saya sudah sampaikan juga kepada Presiden Terpilih, Pak Prabowo, dan minta untuk tidak perlu menunggu," ujarnya.

Sejalan dengan hal itu, kata Airlangga negara ASEAN yang telah bergabung dalam CPTPP di antaranya, Singapura, Vietnam, Brunei, dan Malaysia.

Dia menuturkan, jika apabila Indonesia berhasil bergabung dalam CPTPP, peluang pasar ke Eropa akan semakin terbuka lebar, seperti pasar Inggris, Kanada, Meksiko, Sili, dan Peru.

"Berdasarkan pengalaman memang perundingan I-EU CEPA itu, setiap perunding itu ada saja yang baru, tetapi kalau CPTPP ataupun kepada OECD diharapkan sudah play by the book, sudah ada standar manualnya, sehingga lebih sederhana," pungkasnya.