Kementerian Bertambah di Era Prabowo Bakal Bebani Anggaran Negara? Ini Jawaban Kemenkeu

Caranya dengan melakukan pemisahan dari direktorat jenderal yang ada di Kementan. Misalnya direktorat yang mengurusi soal sarana dan prasarana atau di sektor produksi.

"Nanti bisa dipecah dan aspek direktorat jenderal yang lain di sarana dan prasarana misalnya itu bisa dipecah dibentuklah kementerian baru dari sisi ketahanan pangan, khususnya dalam konteks produksi," tuturnya.

Cara itu dinilai bisa menghemat dana alokasi APBN. Abra bilang, anggaran kementerian hasil dari pecahan tadi bisa menggunakan alokasi awal terhadap direktorat jenderal yang ada di Kementerian Pertanian.

Sebelumnya, Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah, mengungkapkan Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana untuk merombak Kementerian Keuangan pada tahun pertama masa jabatannya.

Menurut Burhanuddin, akan dibentuk sebuah Kementerian Penerimaan Negara yang secara khusus bertugas mengelola pajak, bea, dan cukai. Kementerian baru ini akan menjadi penggabungan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

"Perlu ada perubahan kelembagaan. Yang pertama adalah pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Insyaallah, akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, cukai, dan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), terpisah dari Kementerian Keuangan," ujar Burhanuddin dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Kamis (26/9/2024).

Dukung Program Prabowo

Burhanuddin menjelaskan bahwa perombakan ini penting untuk mendukung pelaksanaan program strategis Prabowo di tahun pertama kepemimpinannya.

Dia menegaskan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan political will; diperlukan perubahan kelembagaan yang mampu meningkatkan penerimaan negara secara signifikan.

"Political will saja tidak cukup. Harus ada kapasitas untuk mengimplementasikannya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan kelembagaan," lanjutnya.

Selain perubahan di Kementerian Keuangan, Burhanuddin juga menyebut bahwa transformasi kelembagaan akan dilakukan di Kementerian BUMN.

Menurutnya, meskipun nilai total BUMN Indonesia mencapai USD 1 triliun, kontribusinya terhadap negara masih dianggap rendah.

Perubahan kelembagaan ini direncanakan akan mulai diterapkan pada Januari 2025, ketika pemerintahan Prabowo resmi berjalan.

"Harus ada transformasi kelembagaan, transformasi bisnis, transformasi kultural, dan transformasi manajemen. Itu yang akan kita lakukan mulai Januari 2025," pungkas Burhanuddin.