Sukses

Jokowi Serahkan Bansos Beras ke 300 Keluarga di Paser

Bulog tengah melakukan pengadaan beras dalam negeri sebanyak 600 ribu ton. Upaya ini diharapkan bisa mengendalikan harga beras di pasaran seluruh Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta Dalam masa kerja di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan program bantuan pangan (Banpang) Beras atau sering disebut dengan bansos beras di Kompleks Pergudangan Bulog Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Jokowi memantau dan memastikan kelancaran penyaluran program bantuan pangan beras 10 kg di tahap 3 alokasi Oktober 2024. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengecek ketersediaan stok beras yang di kelola oleh Perum Bulog.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyerahkan bantuan beras 10 kg kepada 300 keluarga penerimaan manfaat (KPM).

"Ibu-ibu sudah menerima beras 10 kilogram ya untuk alokasi Oktober ya. Nanti setelah itu masuk penyaluran alokasi Desember ya," ujar Jokowi.

"Kita memulai memberikan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk alokasi Oktober. Dimulai dari Kabupaten Paser tadi sudah diterima oleh KPM, dan kabupaten serta provinsi lainnya juga segera dimulai," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyampaikan, program banpang beras ini turut menjaga kesejahteraan petani dalam negeri.

"Pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Badan Pangan Nasional bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani kita, yang kemudian kita salurkan ke berbagai program intervensi. Termasuk bantuan pangan beras seperti hari ini," ungkapnya.

Arief memaparkan, realisasi penyerapan beras dalam negeri Bulog pun kian meningkat. Grafiknya itu di 2022 mencapai 994 ribu ton. Lalu 2023 berhasil menyentuh angka 1 juta ton.

"Nah, di tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton. Sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," kata Arief.

Sementara Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono mengutarakan, pihaknya tengah melakukan pengadaan beras dalam negeri sebanyak 600 ribu ton. Dia berharap upaya tersebut bisa mengendalikan harga beras di pasaran seluruh Indonesia.

"Dengan harga patokan HPP (Harga Pokok Penjualan) kita Rp 11.000 per kg beras PSO, tentu saya minta fleksibilitas tapi terus pengadaan ini kita lakukan walaupun beras-beras komersial," tutur dia.

2 dari 3 halaman

Bulog Lanjutkan Salurkan Bansos Beras 10 Kg Mulai 1 Agustus 2024

Sebelumnya, beras merupakan komponen pangan yang paling mempengaruhi garis kemiskinan. Dalam Catatan BPS, jumlah penduduk miskin mencapai 25,9 juta orang atau sekitar 9,36%. Oleh karena itu, kenaikan harga beras sangat mempengaruhi kelompok masyarakat rentan.

Menyadari hal tersebut, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan Pemerintah menyalurkan Bantuan Pangan Beras untuk 22 juta Keluarga Penerima Manfaat. Penyaluran ini dilakukan mulai 1 Agustus 2024.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, dengan Bantuan Pangan atau sering disebut bansos beras yang diterima oleh kelompok masyarakat rentan, mereka sudah tidak perlu sibuk lagi cari beras. Karena sudah disediakan 10 Kg per 2 bulan oleh pemerintah, mulai bulan Agustus ini.

"Walaupun mungkin untuk beberapa keluarga jumlah bantuan beras itu belum mencukupi kebutuhannya secara menyeluruh, tapi setidaknya sebagian dari kebutuhan, sudah dipenuhi oleh pemerintah”. kata dia dalam keterangan tertulis, Jumat (2/8/2024).

 

3 dari 3 halaman

Urutan Penerima

Bantuan Pangan sudah dimulai di provinsi-provinsi yang daerahnya telah melewati proses verifikasi dan validasi data penerima.

Saat ini terdapat 9 provinsi di mana data penerima telah terverifikasi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Jogja, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah dan Riau.

Provinsi-provinsi lainnya akan segera menyusul mendapatkan Bantuan Pangan dalam satu dua hari kedepan.

Tito Pranolo, Pakar Pangan Indonesia mengatakan, ada dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum Bulog yang terlihat jelas. Manfaat pertama, stabilisasi harga beras. Tidak terjadi volatilitas tinggi pada harga beras, seiring dengan adanya bantuan pangan. Hal ini sesuai dengan hukum supply demand.

Kedua, kelompok masyarakat yang paling membutuhkan bisa mendapatkan akses pangan untuk mencukupi kebutuhan hariannya," kata dia.