The 2nd Human Capital Summit of Energy 2025, BPSDM ESDM Dorong Percepatan Transformasi Tenaga Kerja Hijau

Prahoro mengungkapkan potensi energi hijau Indonesia mencapai 3.600 Giga Watt yang berasal dari berbagai sektor, mulai dari laut, geothermal, serta nuklir. Selain itu, pemerintah juga sudah memiliki Indonesia Net-Zero Emission (NZE) Roadmap 2060 yang efektif diberlakukan mulai 2025 hingga 2060.

Berdasarkan roadmap NZE, pemerintah sudah siapkan mengembangkan energi nuklir, hidrogen, serta geotermal sesuai rancangan waktu yang sudah ditetapkan. Roadmap ini tidak hanya akan menjadi rencana di atas kertas jika tidak ditunjang dengan human capital yang mumpuni.

Pasalnya, dari 280 juta penduduk Indonesia, jumlah pekerja dari lulusan universitas hanya 14 juta. Sementara itu, pekerja Indonesia didominasi lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP). Oleh karena itu, The 2nd Human Capital Summit of Energy 2025 dapat menjadi gerbang untuk sharing informasi, data, serta rencana kebijakan berikutnya.

“Melalui acara ini, kami menargetkan dua hal. Pertama, desain framework terkait human capital development di sektor energi dengan mempertimbangkan resource, tantangan, serta potensi human capital. Kedua, memetakan green job yang ada saat ini beserta peta kompetensinya serta sertifikasinya,” tuturnya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan Kementerian ESDM tengah menindaklanjuti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) menjadi Undang-undang, khususnya di sektor energi.

Pihaknya telah mendorong penyelesaian Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional dan membuat rancangan serupa untuk sektor minyak dan gas bumi. Tujuannya, untuk memberikan pedoman bagi perusahaan minyak nasional, seperti Pertamina, dalam mengembangan energi ke depan, khususnya energi terbarukan.

Selain itu, Kementerian ESDM juga tengah memfinalisasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru dan memperimbangkan membuat rancangan itu untuk Pertamina atau badan usaha pemerintah lainnya.

“Dengan demikian, mereka dapat mengikuti target yang ditentukan pemerintah. Pemerintah juga terbuka untuk mendengar aspirasi dari badan usaha dalam penyusunan rancangan ini,” kata Dadan.

Terkait luasnya hilirisasi di industri energi, Dadan menilai bahwa beberapa lembaga kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga memiliki universitas yang telah mencetak human capital handal. Misalnya, Telkom memiliki Telkom University, PLN memiliki Institut Teknologi PLN (ITPLN), serta Kementerian ESDM memiliki Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas).

Hal tersebut, kata Dadan, menandakan bahwa kementerian dan BUMN juga memiliki komitmen untuk menyediakan human capital berkualitas, khususnya di sektor energi yang memiliki cakupan luas.

“Saat ini, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak dan gas. Mungkin jika kita sudah siap, pemerintah akan melarang ekspor produk energi yang telah diolah sebagian (intermediate),” tuturnya.

Human Capital Summit of Energy pertama kali digelar dengan mengusung tema “Human Capital Development towards Net Zero Emission 2060” pada 21 Maret 2023.

Pertemuan tersebut menghasilkan rekomendasi program dan kebijakan untuk mengatasi pengurangan emisi karbon, percepatan transisi energi dan penciptaan pasokan energi yang lebih bersih dan berkelanjutan sesuai dengan Peta Jalan Net Zero Emission (NZE).

(*)