Ini Bukti 10 Tahun Tol Laut Bawa Angin Segar bagi Logistik

Dalam upayanya mendukung Tol Laut, pemerintah telah membangun 100 unit kapal untuk mendukung armada Tol Laut dan angkutan perintis di daerah-daerah terpencil. Dari 39 trayek yang telah beroperasi, sebagian besar masih disubsidi oleh pemerintah. Namun, ke depan, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi di daerah-daerah tersebut, beberapa trayek dapat beralih menjadi angkutan komersial yang mandiri.

“Ilustrasi sederhana, kalau di darat itu seperti Kopaja. Tempat-tempat yang tidak mencapai break even point (BEP), itu disubsidi. Sama halnya dengan Tol Laut, angkutan yang disubsidi ini bisa menjadi angkutan komersil jika volume muatannya sudah memadai,” ucapnya.

Kebijakan ini bertujuan agar subsidi pemerintah dapat dialokasikan lebih efektif, hanya untuk trayek yang benar-benar memerlukan dukungan. Salah satu contoh nyata dari perubahan ini dapat dilihat di Maluku Utara (Malut). Awalnya, trayek di Maluku Utara sepenuhnya disubsidi pemerintah dengan kapasitas angkut 20-40 kontainer. Namun, seiring waktu, trayek ini kini dapat beroperasi mandiri tanpa subsidi. Subsidi yang tadinya dialokasikan untuk Maluku Utara dapat dialihkan ke kota-kota lain yang masih membutuhkan dukungan.

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya peningkatan kegiatan ekonomi di daerah, ketergantungan terhadap subsidi pemerintah dapat berkurang secara bertahap, memberikan kesempatan bagi pemerintah untuk memberikan bantuan ke wilayah-wilayah lain yang masih membutuhkan.

Budi Karya juga menjelaskan, keberhasilan program Tol Laut tidak hanya diukur dari jumlah trayek dan volume barang yang diangkut, tetapi juga dari kemampuan daerah untuk menyediakan muatan balik.

Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah daerah yang dulunya hanya menjadi titik singgah Tol Laut kini telah berkembang menjadi produsen bahan pokok yang signifikan dan berkontribusi ke daerah-daerah lain.

“Aktivitas dan maksimalisasi dari angkutan ini selalu jadi concern. Kalau bicara muatan, okupansi ini menjadi indikator keberhasilan program Tol Laut,” jelasnya.

Budi juga menegaskan, Pemda memiliki tanggung jawab untuk mendorong masyarakat agar lebih produktif, sehingga hasil produksi mereka bisa diangkut melalui Tol Laut ke wilayah Barat, menciptakan perputaran ekonomi yang lebih baik bagi daerah tersebut.

“Satu sisi kita bikin Tol Laut, di sisi lain Pemda menstimulir masyarakat untuk berproduksi yang menjadi angkutan balik ke wilayah Barat. Kalau mereka bisa mengirimkan itu kan berarti mereka terima uang, perputaran ekonomi makin hidup,” tegasnya.

Dengan adanya pengembangan yang berkelanjutan, program Tol Laut diharapkan mampu menciptakan rantai ekonomi yang lebih seimbang antara wilayah Barat dan Timur Indonesia. Program ini telah membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang dan dukungan penuh dari pemerintah pusat serta inisiatif pemerintah daerah, daerah-daerah yang selama ini dianggap tertinggal dapat menjadi produsen yang berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.