Annisa Mahesa Jadi Anggota DPR Termuda Periode 2024-2029, Intip Rincian Kekayaannya

Berdasarkan data yang dimiliki internal Partai Gerindra Banten pada Senin, 4 Maret 2024, Annisa Mahesa mendapatkan 122.228 suara dari 99,83 persen data yang masuk atau sekitar 7.542 TPS.

Adapun Annisa Mahesa merupakan anak sulung dari mendiang Desmond J. Mahesa. Desmond merupakan politikus Gerindra dan pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.

Sementara itu, sang ibu seorang praktisi hukum yang bernama Nurnaningsih. Perempuan kelahiran 17 Juli 2001 ini memiliki latar belakang pendidikan yang mentereng. Ia mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Indonesia. Annisa melanjutkan pendidikan ke University of Melbourne dan mendapatkan gelar Bachelor of Commerce, demikian mengutip dari Merdeka.com.

Selain profil singkat, menarik juga untuk diketahui kekayaan yang dimiliki Annisa Mahesa. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK tanggal penyampaian 15 Agustus 2024 dan termasuk jenis laporan khusus lantaran sebagai calon anggota DPR, Annisa Mahesa diketahui memiliki total kekayaan Rp 5.870.445.000 atau Rp 5,87 miliar. Berikut rincian kekayaan Annisa Mahesa:

A.Tanah dan Bangunan

Annisa Mahesa memiliki total tanah dan bangunan senilai Rp 2,57 miliar. Ia memiliki 12 bidang tanah yang merupakan hibah tanpa akta. Tanah yang dimiliki tersebar di Kota Serang dan Pandeglang.

B.Alat transportasi dan mesin

Tercatat, ia memiliki transportasi dan mesin senilai Rp 2,2 miliar yakni Mobil Lexus Sedan tahun 2019.

C. Harta Bergerak Lainnya

Annisa tercatat memiliki harta bergerak senilai Rp 536,59 juta.

D. Surat Berharga

Ia tidak memiliki surat berharga

E.Kas dan Setara Kas

Annisa Mahesa mengantongi kas dan setara kas senilai Rp 562,50 juta

F.Harta Lainnya

Ia tidak memiliki harta lainnya

Hal menarik lainnya, Annisa juga tidak memiliki utang. Dengan demikian, total kekayaan Annisa mencapai Rp 5,87 miliar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan salinan putusan penetapan peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2024-2029. Hal itu dibacakan oleh Kesekjenan DPR RI saat sidang pelantikan hari ini, Selasa (1/10/2024).

“Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama meresmikan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2024-2029,” tulis salinan petikan keputusan Jokowi yang dibacakan dalam sidang.

Selanjutnya, mewakili masing-masing anggota dari partai, dibacakan satu per satu berdasarkan perwakilan dapil Aceh 1 dan Papua nama anggota dewan yang terpilih.

Pertama, Atas nama Haji Irmawan mewakili PKB daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai nomer 68, Indra Jaya mewakili PKB daerah pemilihan Papua Selatan.

Selanjutnya nomor 69 Insinyur Halid MM mewakili Partai Gerindra daerah pemilihan Aceh 2 dan seterusnya sampai nomor 154, Yandenas mewakili Gerindra daerah pemilihan Papua.

Kemudian nomor 155 Jamaludin Idham, mewakili PDIP daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai nomer 263, Arif Rianto mewakili PDIP daerah pemilihan Papua Pegunungan.

Berikutnya, nomor 264 Drs H Zunaidi mewakili Partai Golkar daerah pemilihan Aceh 1 dan seterusnya sampai nomor 365 Robert Joppie Kardinal mewakili Partai Golkar daerah pemilihan Papua Barat Daya.

Lalu nomor 366, H Muslim Ayub mewakili Partai NasDem daerah pemilihan aceh 1 dan seterusnya sampai nomor 434, Ricosia mewakili NasDem daerah pemilihan Papua Barat Daya.

Kemudian nomor 435 atas nama Ghufron mewakili PKS daerah pemilihan Aceh 1, sampai dengan nomor 487, Izudin Al Kosam Kasuba mewakili PKS daerah pemilihan Maluku Utara.

Selanjutnya nomor 488, H Narazarudin Dekgam mewakili PAN daerah pemilihan Aceh 1, sampai dengan nomor 535, Paulus Unggru Wanggey mewakili PAN daerah pemilihan Papua Pegunungan.

Terakhir, nomor 536 atas nama Teukur Riefky Harsya mewakili Partai Demokrat daerah pemilihan Aceh 1, sampai dengan nomor 579 atas nama Fauziah Helga Tampubolon mewakili Partai Demokrat daerah pemilihan Papua Barat Daya.

“Keputusan presiden mulai berlaku saat pengucapan sumpah atau janji, petikan presiden disampaikan ke yang bersamgkutan utuk digunakan semestinya. Ditetapkan di Jakarta 30 September 2024, Presiden Joko Widodo,” tutup petikan putusan tersebut.

Reporter: Rahmat Baihaqi/Merdeka.com