Potensi Melimpah, Pemanfaatan EBT di Indonesia Baru 0,3%

“MLH dengan dukungan Majelis Tarjih, merumuskan sebuah buku yang kita harapkan menjadi pemicu untuk melakukan terobosan dalam Energi Terbarukan. Harapannya, buku ini dapat membuka hati kita berpikir bahwa keselamatan anak cucu kita ke depan adalah tugas kita hari ini," kata Ketua MLH PP Muhammadiyah M. Azrul Tanjung.

Fikih Transisi Energi Berkeadilan merupakan keberlanjutan dari Fikih yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh Muhammadiyah antara lain Fikih Air, Fikih Agraria dan Kebencanaan. Keadilan menjadi salah satu pesan kunci dari Fikih ini karena transisi energi bukan sekedar perubahan dari satu energi ke yang lain, tanpa aspek berkeadilan.

“Selama ini banyak upaya transisi energi masih jauh dari aspek berkeadilan, misalnya bagaimana masyarakat sekitar justru tidak mendapatkan akses energi itu sendiri.”, jelas Niki Alma Febriana Fauzi, salah satu penulis dari Majelis Tarjih.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan, dirinya telah mandat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pengelolaan sektor ESDM.

Meski baru dilantik Agustus 2024 lalu, Bahlil menyebut tidak bisa dijadikan alasan untuk tidak melakukan penataan ke arah yang lebih baik.

"Tuntutan perintah dari Pak Presiden Jokowi itu bukan saya baru belajar, di ESDM harus tancap gas. Karena saya melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin terdahulu Pak Arifin yang sudah baik saya lanjutkan. Tapi kalau yang belum maka kita melakukan perbaikan," kata Bahlil dalam keterangan resmi Kementerian ESDM, Minggu (29/9/2024).

Penataan-penataan yang dilakukan, sambung Bahlil, salah satunya mendongkrak angka lifting minyak bumi. Mengingat kondisi konsumsi minyak berada di angka 1,5-1,6 juta barel per hari.

Sedangkan produksi minyak nasional hanya berada pada angka 600 ribu barel per hari. Sehingga menyebabkan membengkaknya impor minyak dan mengurangi devisa negara.

Untuk mengatasi permasalahan lifting minyak tersebut, ia membeberkan usaha yang dilakukan dengan reaktivasi sumur-sumur yang idle untuk diupayakan produksi minyaknya. Kemudian, dengan mengintervensi sumur eksisting lewat penerapan teknologi-teknologi agar ada kenaikan produksi. Seperti dilakukan oleh Pertamina di Blok Rokan, Riau, dengan memanfaatkan teknologi EOR.

Tak hanya itu, penataan percepatan perizinan juga menjadi salah satu fokusnya. Bahlil menyebut untuk izin eksplorasi minyak dan gas bumi butuh 300 izin.

"Bayangkan kalau (mengurus) izinnya satu izin satu hari, 1 tahun baru urus izin. Kalau satu izin bisa selesai dalam tiga hari, berarti 3 tahun hanya buat (mengurus) izin. Jadi bayangkan ke ketidakefektifan kita terhadap usaha hulu migas," tegas dia.

Bahlil mengatakan, layanan perizinan di ESDM sudah melalui Online Single Submission (OSS), namun belum maksimal karena masih harus dilakukan simplifikasi dalam perizinan. Sehingga akan dirapikan secara bertahap untuk mempercepat proses perizinan di Kementerian ESDM.

Hal lain yang perlu ditata, lanjutnya, bagaimana mendorong porsi pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi. Indonesia masih kekurangan 8,1 GW, atau 8.100 MW, atau secara persentase masih kurang sekitar 8 persen dari target.

"(Bauran EBT) kita yang harusnya sudah 23 persen di tahun depan. Kita masih kurang sekitar 8,1 GW. Itu sama dengan kurang lebih sekitar 8 persen. kekurangan kita," pungkas Bahlil.