Resmi Dilantik, Serikat Pekerja Ingatkan Ini ke Anggota Komisi VII DPR

Abrar mengatakan, pihaknya bersedia memberi masukan kepada Komisi VII DPR RI yang baru dilantik terkait efek buruk yang akan dialami negara dan masyarakat apabila skema power wheeling dilaksanakan. Karena itu, skema power wheeling harusnya dihapuskan dalam RUU EBET.

“Nilai mudharatnya, lebih besar dibanding manfaat yang akan diperoleh negara dan masyarakat. Sangat bijak dan patriotik apabila menghapusnya dalam RUU EBET, sehingga tidak ada lagi pembahasannya pada masa-masa mendatang. Dan, sampai kapanpun, kita (SP PLN) akan terus bersuara menolak power wheeling karena sangat tidak Pancasilais, bertentangan dengan norma hukum dan konstitusi yang ada. Dengan power wheeling, negara sangat berlaku tidak adil dengan lebih memihak swasta dengan memberi kesempatan kepada para pemilik modal untuk menikmati keuntungan besar. Namun disis lain rakyat justeru membayar energi listrik yang lebih mahal nantinya,” tandas Abrar.

Sebelumnya, DPR menggelar rapat paripurna beragenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029. Paripurna digelar usai pelantikan anggota dewan, Selasa (1/10/2024).

Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua sementara Guntur Sasono. Ia membacakan surat yang berisi keputusan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI.

Sementara kursi Wakil Ketua dari Partai Golkar adalah Adies Kadier, dari Partai Gerindra Sufmi Dasco, Partai NasDem Saan Mustofa dan PKB Cucun Syamsurizal.

Selanjutnya ia menanyakan persetujuan anggota yang hadir di paripurna.

“Apakah dapat disetujui sebagai pimpinan DPR 2024/2029?,” tanya Guntur dan dijawab setuju. Selanjutnya palu pengesahan diketuk.

Sementara itu, lanjutnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akan menjadi Ketua MPR periode 2024-2029.

“Yang saya tahu Pak Muzani Ketua MPR. Insya Allah karena bagaimanapun Presiden terpilih punya ketua MPR itu wajar-wajar saja,” kata Said sebelum Pelantikan anggota DPR, Selasa (1/10/2024).

Untuk perwakilan dari PDIP di pimpinan MPR, Said mengaku belum mengetahuinya. “Dari PDIP belum ada surat dari DPP,” kata dia.