Jadi Ketua DPR RI Lagi, Puan Maharani Bawa Pulang Rp 57 Juta per Bulan

Tok, Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR 2019-2024 — Puan Maharani memberikan pidato pertamanya sebagai Ketua DPR RI 2019-2024 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019). Sidang paripurna pelantikan pimpinan DPR dipimpin Abdul Wahab Dalimunthe. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Liputan6.com, Jakarta Puan Maharani menjadi kembali menduduki kursi Ketua DPR RI 2024. Hal ini usai DPR menggelar rapat paripurna beragenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029. Paripurna digelar usai pelantikan anggota dewan, Selasa (1/10/2024) kemarin

Sementara kursi Wakil Ketua DPR dari Partai Golkar adalah Adies Kadier, dari Partai Gerindra Sufmi Dasco, Partai NasDem Saan Mustofa dan PKB Cucun Syamsurizal.

Selanjutnya ia menanyakan persetujuan anggota yang hadir di paripurna.

“Apakah dapat disetujui sebagai pimpinan DPR 2024/2029?,” tanya Guntur dan dijawab setuju. Selanjutnya palu pengesahan diketuk.

Gaji Ketua DPR RI

Lantas berapa gaji dan tunjangan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI?

Besaran gaji anggota DPR RI tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor S-520/MK.02/2015. Hitungan yang sama juga tertuang dalam Surat Edaran Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010. Perlu diketahui, besaran gaji bagi Anggota DPR RI dibedakan berdasarkan jabatannya. Mulai dari Ketua DPR RI, Wakil Ketua DPR RI, dan Anggota DPR RI.

Jika dilihat, gaji Ketua DPR RI termasuk dalam gaji pejabat negara tertinggi. Angkanya gaji pokok sebesar Rp 5.040.000 per bulan, di luar sejumlah tunjangan yang diberikan.

Masih dalam aturan yang sama, ada sejumlah tunjangan yang berhak diberikan kepada Ketua DPR RI. Diantaranya, tunjangan istri sebesar Rp 540.000, tunjangan anak sebesar Rp 201.600, Tunjangan uang sidang/paket Rp 2.000.000, tunjangan jabatan Rp 18.900.000.

Kemudian, ada tunjangan beras Rp 30.090, tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp 2.699.813, tunjangan kehormatan Rp 6.690.000, tunjangan komunikasi intensif Rp 16.468.000, tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran Rp 5.250.000.

Jika ditotal, gaji dan tunjangan Puan Maharani sebagai Ketua DPR RI mencapai Rp 57.819.503.

2 dari 3 halaman

Sah, Puan Maharani Resmi Kembali Jadi Ketua DPR 2024-2029

DPR menggelar rapat paripurna beragenda pemilihan dan penetapan pimpinan DPR periode 2024-2029. Paripurna digelar usai pelantikan anggota dewan, Selasa (1/10/2024).

Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua sementara Guntur Sasono. Ia membacakan surat yang berisi keputusan Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI.

Sementara kursi Wakil Ketua dari Partai Golkar adalah Adies Kadier, dari Partai Gerindra Sufmi Dasco, Partai NasDem Saan Mustofa dan PKB Cucun Syamsurizal.

Selanjutnya ia menanyakan persetujuan anggota yang hadir di paripurna.

“Apakah dapat disetujui sebagai pimpinan DPR 2024/2029?,” tanya Guntur dan dijawab setuju. Selanjutnya palu pengesahan diketuk.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengaku sudah mendapat bocoran siapa saja yang akan menduduki kursi pimpinan DPR periode 2024-2029.

Untuk posisi ketua, ia memastikan adalah Ketua DPP Puan Maharani.

“Mbak Puan Maharani untuk kedua kalinya memimpin DPR RI,” kata Said di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Posisi Wakil Ketua menurut Said adalah Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Adies Kadier dari Golkar, Saan Mustofa dari NasDem dan Faisol Riza dari PKB.

“Sekelumit tentu dari Gerindfa Pak Dasco, Golkar nampaknya menurut hemat saya Adies Kadir, dari Nasdem Saan Mustofa dan dari PKB mantan ketua komisi 6 adinda Riza,” kata dia.

3 dari 3 halaman

Muzani Ketua MPR

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjadi Ketua DPR RI 2024-2029 (Liputan6.com/Delvira Hutabarat)

Sementara itu, lanjutnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani akan menjadi Ketua MPR periode 2024-2029.

“Yang saya tahu Pak Muzani Ketua MPR. Insya Allah karena bagaimanapun Presiden terpilih punya ketua MPR itu wajar-wajar saja,” kata Said sebelum Pelantikan anggota DPR, Selasa (1/10/2024).

Untuk perwakilan dari PDIP di pimpinan MPR, Said mengaku belum mengetahuinya. “Dari PDIP belum ada surat dari DPP,” kata dia.

Indonesia Alami Deflasi Lima Bulan Berturut-turut