Jokowi Tunjuk Airlangga Hartarto Jadi Plt Menaker, Langsung Bahas UMP 2025

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengatakan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Menteri Ketenagakerjaan.

Atas penunjukkan tersebut, kata Susiwijono, Menko Airlangga Hartarto akan membahas mengenai permasalahan dibidang ketenagakerjaan, termasuk penetapan upah minimum provinsi (UMP) untuk tahun 2025.

"Makanya mendalami semua masalah ketenagaan kerjaan. Tadi kita diskusi dengan Pak Sekjen dan beberapa Dirjen mengenai pebicaraan ketenagaan kerjaan kita seperti apa. Termasuk siklusnya setiap waktu per November itu kan menetapkan upah minimum," kata Susiwijono.

Terkait penentuan upah minimum, pihaknya akan benar-benar memahami dengan komprehensif agar tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan buruh maupun pekerja.

"Kita pengen persiapan yang betul-betul komprehensif sehingga tidak menimbulkan kejelak apapun. Kita paham sudah ada regulasi PP-nya semuanya, tapi juga realitasnya kita paham kebutuhan teman-teman pekerja buruh sehingga kita akan cari jalan keluarnya," ujarnya.

Ketentuan UMP 

Adapun untuk penentuan upah minimum masih akan menggunakan rumus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No 51/2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

"Kalau regulasi kan rumusnya tetap di PP-36 dirubah PP-51 kan jelas nilai inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa. Itu nanti yang biasanya Menaker akan menyampaikan angka-angkanya ke para gubernur," ujarnya.

"Kita sedang menyiapkan secara komprehensif penetapan utama minimum tahun ini, kita pengen komprehensif betul. Makanya Pak Menko sudah mengingatkan dari awal," tambahnya.